KABARKALIMANTAN1, Jakarta Secara terbuka Gubernur Papua, Lukas Enembe, meminta perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Setiap hari mendapat teror dan intimidasi.
Malah Lukas juga mengklaim menjadi satu-satunya gubernur yang diteror setiap hari. “Kemana pun saya pergi selalu ada orang yang memotret dan mengawasi,” ujarnya.
Lukas menyampaikan hal ini saat menerima laporan Amnesty International Indonesia mengenai situasi Blok Wabu, Intan Jaya di Kantor Badan Penghubung Pemprov Papua, Jakarta Selatan.
“Jokowi lihat ini, ini masalah besar. Setiap hari saya dibungkam, kemana pun pergi saya diintimidasi,” kata Lukas empat hari lalu.
Juru Bicara Pemprov Papua Muhammad Rifa’i Darus membenarkan, pergerakan Lukas Enembe, baik sebagai pribadi maupun gubernur Papua, selalu diikuti di dalam maupun di luar Jayapura.
Menurutnya, Lukas kerap difoto oleh orang tak dikenal di mana pun berada. Setelah itu, foto tersebut menjadi bahan berita hoaks maupun meme yang memuat konten asusila.
“Jadi Pak Gubernur periode ke dua khususnya setahun terkahir ini, beliau mengalami intimidasi luar biasa,” kata Rifa’i. “Di mana saja, selalu ada yang memfoto secara rahasia lalu menaikkan dalam bentuk meme dan berita hoaks.”
Tak hanya itu, kata Rifa’i, Lukas pernah dilarang terbang kembali ke Papua. Peristiwa itu terjadi tahun lalu. Akhirnya, harus ‘kucing-kucingan’ di bandara demi memulangkan Lukas.
“Apa yang beliau lakukan atau usulkan, selalu direspons dengan tuduhan bahwa beliau dari Organisasi Papua Merdeka,” kata Rifa’i.
Lukas merasa sudah NKRI murni tapi tetap saja nasionalismenya diragukan.
Hanya Setahun
Sikap Lukas dinilai berbahaya bagi kepentingan pemerintah, atau sekelompok elite politik.
Selain soal izin penambangan Blok Wabu, Lukas juga kerap menyuarakan keluhan warga Intan Jaya. Mereka khawatir kehilangan tanah adat.
Di sisi lain, sumber penghidupan sehari-hari warga Papua adalah berkebun. Karena itu, Lukas yang kader Partai Demokrat ini menyatakan akan menjaga tanah Papua.
“Meski hanya satu tahun lagi menjabat, saya akan berusaha menjaga tanah Papua,” ujar Lukas.
Pertentangan antara pengolahan tambang emas dengan tanah pertanian, kini makin runcing dengan isu pemekaran wilayah.
Majelis Rakyat Papua (MRP) menyebut pemekaran wilayah bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk keuntungan segelintir elite Papua yang berkolaborasi dengan elite pemerintah.
