KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya, Rabu (26/2/2025) — Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mendesak penghapusan sistem barcode untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak memberikan manfaat dan justru merugikan masyarakat setelah muncul dugaan korupsi PT Pertamina yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp193,7 triliun .
Khemal menilai, penggunaan barcode pada pembelian Pertalite membuat antrean panjang tanpa efek positif.
Ia mempertanyakan kegunaannya ketika BBM Pertalite justru diduga menjadi bahan oplosan Pertamax yang merusak mesin kendaraan.
Sebagai solusi, Khemal meminta Gubernur Kalteng mengambil langkah tegas untuk menghapus sistem barcode tersebut.
Ia siap mendukung penuh kebijakan serupa seperti yang telah diusulkan oleh Gubernur Aceh sebelumnya
Selain itu, legislator dari Partai Golkar ini juga mengusulkan pembentukan tim independen yang bertugas memeriksa keaslian BBM di seluruh SPBU Kalimantan Tengah, termasuk Palangka Raya.
Langkah ini penting demi memberikan jaminan kualitas produk dan kenyamanan saat membeli BBM di SPBU. (adm)
