KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya — Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon, menegaskan kembali harapannya agar pembangunan jalan alternatif untuk angkutan hauling di Kabupaten Gunung Mas dan Kapuas selesai pada akhir tahun 2025.
Proyek inisiatif Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalteng ini sejauh ini telah mencapai progres fisik sekitar 70 % dari total panjang 147 kilometer, dimulai dari simpang Sungai Hanyo (km 14) hingga Desa Batengkong di Kapuas
Menurut Lohing, jalan tersebut telah masuk tahap ketiga tahun pengerjaan dan sangat penting guna menanggulangi sistem overloading (ODOL) yang selama ini masih terjadi di jalur umum.
Penutupan jalur tersebut oleh Gubernur Sugianto Sabran sebelumnya dianggap perlu diimbangi solusi konkret agar aktivitas ekonomi tidak terganggu.
Saat ini, jalan alternatif menjadi kunci agar arus barang berat, seperti hasil tambang dan kayu, tidak merusak infrastruktur jalan umum.
Lohing mengungkapkan bahwa keberhasilan penyelesaian jalan ini sangat tergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
Ia menekankan pentingnya kebijakan keuangan yang tepat agar penyelesaian bisa on track sampai akhir 2025, selaras dengan janji kampanye Gubernur Agustiar Sabran
Sebagai bagian dari strategi pemanfaatan jalan ini, disiapkan skema pembiayaan melalui sistem tarif bagi perusahaan pengambil sumber daya alam.
Meski begitu, masyarakat lokal dipastikan tidak diminta kontribusi biaya masuk . Nantinya, penerapan biaya ini akan diatur melalui peraturan daerah atau gubernur.
DPRD melihat proyek ini sebagai peluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
Dengan tersedianya jalan hauling, transportasi barang menjadi lebih efisien, kerusakan infrastruktur jalan umum dapat diminimalkan, dan peluang investasi di sektor tambang dan perkebunan terbuka lebih luas
Diharapkan, dengan rampungnya proyek menjelang akhir 2025, aksesibilitas ke kawasan tambang dan Kapuas semakin baik, memberi manfaat langsung bagi masyarakat Gunung Mas dan area sekitarnya.
Hal ini memperkuat komitmen DPRD dan pemerintah provinsi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak luas. (WM)
