KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari,Asdy Narang, menegaskan pentingnya regulasi khusus yang mengatur aktivitas kendaraan bermuatan berat di wilayah Kalimantan Tengah.
Ia menilai, kerusakan jalan yang terjadi di banyak kabupaten tidak terlepas dari aktivitas kendaraan tambang, perkebunan, dan logistik yang membawa muatan melebihi kapasitas tanpa pengawasan yang memadai.
“Kerusakan jalan di Kalteng ini tidak bisa hanya ditangani dengan tambal-sulam. Kita butuh aturan tegas dan pengendalian kendaraan berat yang terukur,” ujar Asdy, Kamis (30/1).
Menurut Asdy, hingga kini belum ada ketentuan teknis yang tegas terkait jalur khusus maupun batasan jam operasional untuk kendaraan bertonase besar.
Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama DPRD segera membahas kebijakan terpadu dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, serta aparat penegak hukum, guna menekan laju kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan.
Ia menyebut bahwa kondisi jalan rusak tidak hanya menghambat mobilitas barang dan orang, tetapi juga mengganggu akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Keluhan warga, menurutnya, semakin banyak terdengar dari daerah seperti Barito Timur, Kotawaringin Timur, hingga Seruyan.
Asdy menekankan bahwa penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan sektor ekonomi, khususnya pertambangan dan perkebunan, dengan keberlanjutan infrastruktur jalan yang dibangun menggunakan anggaran publik.
“Kita tidak menolak investasi. Tapi harus ada keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan perlindungan jalan yang dibangun dari uang rakyat,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Asdy mendorong lahirnya regulasi daerah yang mengikat, termasuk kemungkinan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur lalu lintas kendaraan berat di jalan provinsi.
Ia juga mendorong peningkatan kapasitas jembatan timbang serta penggunaan teknologi digital dalam sistem pengawasan muatan.
DPRD Kalteng dijadwalkan membahas isu ini dalam forum resmi legislatif, dengan harapan lahir kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu memberikan perlindungan jangka panjang bagi infrastruktur dan keselamatan masyarakat pengguna jalan. (WM)
