KABARKALIMANTAN1, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menggandeng Tim Badan Usaha Kepakaran Universitas Brawijaya Malang melakukan pendataan dan evaluasi capaian lima program prioritas pembangunan daerah.
“Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dokumen yang memuat profil rencana pembangunan dan capaian Kabupaten Kotawaringin Timur pada periode 3 tahun, mulai 2021 hingga 2024,” kata Bupati Kotim Halikinnor di Sampit, Selasa (4/7).
Bupati menyebutkan capaian pembangunan akan fokus pada lima prioritas utama, meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, penguatan ekonomi, reformasi birokrasi, serta terwujudnya Kotawaringin Timur yang nyaman, berkelanjutan, berbudaya, dan religius.
Pencapaian kelima prioritas tersebut, kata Halikinnor, akan dibandingkan dengan target yang ditentukan dalam berdasarkan indikator kinerja utama (IKU).
Disebutkan pula bahwa capaian masing-masing IKU terkait dengan lima prioritas tersebut, kemudian dianalisis untuk mengetahui gap antara capaian dan target. Data pencapaian 2022 digunakan sebagai data dasar atau baseline untuk analisis prakiraan.
Target yang dihasilkan dari analisis prakiraan dapat berbeda dengan target yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Selanjutnya, target tahunan yang diperoleh dari analisis tersebut digunakan sebagai acuan merumuskan strategi dan rekomendasi yang selanjutnya dirinci dalam bentuk roadmap (peta jalan).
“Saya meminta seluruh perangkat daerah berperan aktif memberi pendapat, saran, dan masukan bersifat konstruktif agar perencanaan strategis dan program pembangunan lebih baik,” tegasnya.
Apalagi, menurut Halikinnor, dokumen ini juga nantinya menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025—2045 dan RPJMD 2025—2030.
Tim Badan Usaha Kepakaran Universitas Brawijaya memaparkan pendataan target dan capaian program prioritas menggunakan aplikasi data prioritas dan capaian pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur.
Aplikasi dinilai bagus untuk digunakan, hanya saja Halikinnor meminta aplikasi tersebut disempurnakan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.
“Saya minta dimuat kekurangan atau penyebab program kurang optimal sehingga bisa dijadikan solusi dalam kebijakan. Misalnya, penanganan banjir belum optimal, kemudian kemiringan dan lainnya sehingga target program belum tercapai,” tambahnya.
Sementara itu, Tim Badan Usaha Kepakaran Universitas Brawijaya Malang yang diwakili Gunawan Prayitno mengatakan bahwa masukan dari pemerintah daerah menjadi bahan untuk penyempurnaan.
“Saran Pak Bupati terkait dengan analisis faktor kekurangan, itu sangat bisa. Nanti ada deskripsi yang menjelaskan. Nanti siapkan deskripsi untuk catatan, misalnya ada anggaran dan lainnya,” demikian Gunawan Prayitno. (ANT)
