KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Bantahan Ukraina terkait pesan Presiden Volodymyr Zelensky ke Presiden Rusia Vladimir Putin, jadi beban ganda pemerintahan Joko Widodo.
Seperti diketahui, dalam kunjungan ke Ukraina dan Rusia, Jokowi sempat mengklaim membawa pesan untuk Putin terkait isu perdamaian usai invasi Negeri Beruang Merah itu ke Kiev.
Nyatanya, Juru bicara Kantor Kepresidenan Ukraina, Serhii Nikiforov, mengatakan jika Zelensky punya pesan untuk Putin, ia akan menyampaikannya sendiri secara publik, tidak melalui perantara.
“Ada pesan apa pun, jika Presiden Ukraina ingin berbicara kepada seseorang, dia akan melakukannya secara terbuka, dalam pidato hariannya,” ujar Nikiforov.
Nikiforov mengatakan pertemuan Zelensky dan Jokowi beberapa hari lalu fokus membicarakan ancaman krisis pasokan pangan global seperti gandum dan pupuk.
Sejak invasi Rusia ke Ukraina berlangsung, Moskow memblokir sejumlah pelabuhan sehingga pasokan gandum Ukraina tertahan. Ukraina merupakan pemasok gandum utama dunia. “Indonesia salah satu importir gandum terbesar dari Ukraina,” ucap Nikiforov.
Inilah yang dibahas secara detail oleh Zelenskyy dengan Presiden Joko Widodo,” katanya seperti dikutip Ukrainska Pravda, Minggu (3/7).
Di lain pihak, Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengonfirmasi perihal pesan tak tertulis Zelensky kepada Putin yang disampaikan via Jokowi. Kremlin adalah pusat rezim Rusia yang berada di Moskow.
Mengutip dari kantor berita Rusia, TASS, Peskov kepada wartawan tak menjelaskan lebih lanjut dari pesan tak tertulis Zelensky itu.
“Itu bukan sebuah pesan tertulis. Hanya itu yang bisa saya katakan kepada Anda,” ujar Peskov, Jumat (1/7).
Harus Klarifikasi
Pengamat politik Amarno yang juga dosen UIN Syarif Hidayatullah menyebut jika pemerintahan Jokowi kini memikul beban ganda.
“Yang pertama, tentu harus meluruskan atau mengklarifikasi bantahan pemerintahan Ukraina. Jika itu salah interpretasi, maka wajib dikomunikasikan,” papar Amarno kepada Redaksi Kabar Kalimantan1 di Tangerang Selatan, Senin (4/7/2022).
Beban kedua adalah terkait KTT G20. Jika isu “jembatan komunikasi” tidak diselesaikan dan dibiarkan menggantung, maka kepercayaan internasional terhadap Indonesia selaku tuan rumah G20 akan tergerus.
“Nah disini peran Kementerian Luar Negeri sangat sentral. Apalagi kehadiran Rusia di KTT tengah mendapat tentangan keras dari Amerika Serikat,” imbuh Amarno.
Menurutnya, klaim sebagai “Jembatan Komunikasi” akan runtuh jika interpretasinya salah. “Tapi salah interpretasi masih lebih terhormat dibanding opini pribadi,” lanjutnya.
