Kepala BKN: Manajemen Talenta ASN Mampu Intervensi Kepentingan Politik

FacebookWhatsAppXShare

KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan Manajemen Talenta ASN merupakan sistem yang mampu mengintervensi kepentingan politik dalam kepegawaian.

“Manajemen Talenta ini adalah cara baru bagi kita untuk menempatkan pejabat agar bisa melaksanakan dan mewujudkan visi misi kepala daerah dengan tolok ukur yang objektif, untuk menghindari balas budi, balas jasa, balas dendam, intervensi politik,” tegasnya di Palangka Raya, Selasa (9/12/2025).

Manajemen Talenta merupakan proses rekrutmen, identifikasi, pengembangan, pemeliharaan, dan penempatan pegawai secara profesional sesuai kompetensi dan kualifikasi, guna menjalankan strategi dan mengambil langkah strategis yang dibutuhkan instansi.

“Ini akan menjadikan ASN kita profesional, kepala daerah juga tenang dalam mewujudkan visi misi, instrumennya adalah dengan Manajemen Talenta, pejabatnya bisa disiapkan sejak dini,” jelasnya.

Zudan menegaskan dengan penerapan Manajemen Talenta maka para kepala daerah di Kalimantan Tengah dapat menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk mengisi berbagai jabatan, mulai dari kepala dinas, asisten, staf ahli hingga sekretaris daerah.

“Kalau enggak ada Manajemen Talenta itu besar sekali intervensi politik. Dengan Manajemen Talenta itu dibangun secara transparan, siapa yang akan naik dalam jabatan, itu kelihatan,” terangnya.

Untuk itu hari ini dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama pembangunan dan penerapan Manajemen Talenta oleh kepala daerah se-Kalimantan Tengah.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengatakan, Manajemen Talenta menjadi keharusan agar pemda mampu mengelola SDM aparatur secara strategis, terencana, dan berkelanjutan.

“Manajemen Talenta tidak hanya soal pengisian jabatan, tetapi membangun ekosistem kerja yang sehat, produktif, dan profesional, sebagai fondasi,” jelasnya.

Wagub mengatakan, penerapan sistem ini juga sebagai upaya nyata Pemprov Kalteng dalam menghadapi pesatnya perkembangan globalisasi dan teknologi digital saat ini, yakni masyarakat menuntut pelayanan birokrasi cepat, profesional, transparan, dan sigap.

 

 

 

 

Sumber : ANTARA

FacebookWhatsAppXShare

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

FacebookWhatsAppXShare
Exit mobile version