KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya – Kejaksaan Tinggi(Kejati) Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) menetapkan tersangka tiga pegawai di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Seruyan terkait dugaan korupsi.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalteng Wahyudi Eko Husodo di Palangka Raya, Kamis (24/10), mengatakan tiga tersangka tersebut yakni berinisial HI (45) sebagai penjabat pembuat komitmen(PPK), IWI (43) seorang perempuan yang menjabat sebagai bendahara dan KH (33) menjabat sebagai staf Operator Keuangan Bawaslu Seruyan yang diduga melakukan korupsi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana tahun anggaran 2024.
“Penetapan tersangka tersebut setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan diperkuat dengan alat bukti yang cukup, sehingga penyidik berkeyakinan menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka,” kata Wahyudi didampingi Asisten Intelijen (Asintel) Eddy Sumarman dan Kasitud I Wayan Suryawan.
Aspidsus Kejati Kalteng menjelaskan, pada perkara tersebut pihaknya sudah memeriksa delapan orang saksi, termasuk tiga orang tersangka tersebut. Kemudian menurutnya kasus itu masih dalam pemeriksaan lebih lanjut, sebab tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain yang terlibat.
“Ketiga tersangka ini belum kami lakukan penahanan, tetapi dalam waktu dekat kami akan lakukan pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Terkait kerugian negara masih dalam pemeriksaan kami, hanya saja diperkirakan kerugian sekitar Rp2-3 miliar,” bebernya.
Ditambahkan Wahyudi, untuk dugaan sementara uang hasil korupsi oleh ketiga tersangka digunakan untuk bermain judi online, kemudian juga ada digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari.
Dalam hal tersebut, juga masih dalam tahap penyelidikan lebih dalam oleh para penyidik di Kejati Kalteng.
“Pemeriksaan tidak hanya dari pihak Bawaslu Kabupaten Seruyan saja, nantinya juga akan dilakukan pemeriksaan kepada mereka di Bawaslu Kalteng untuk kepentingan penyelidikan,” demikian Wahyudi.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Sumber: ANTARA
