KABARKALIMANTAN1, Banjarmasin – Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian R Djajadi mengajak para pimpinan dan pengurus partai politik (parpol) di provinsi itu untuk duduk bareng dalam santap siang guna “mendinginkan” suhu politik jelang Pemilu 2024.
“Alhamdulillah, hari ini kita semua berkumpul dalam acara informal untuk saling bercerita guna mendekatkan silaturahmi antara Forkopimda, parpol, penyelenggara pemilu dan juga pengawas,” kata Kapolda di Banjarmasin, Rabu (8/11).
Dalam acara bertajuk “Ngupi Bekisahan” yang digelar di sebuah kafe itu, semua parpol yang hadir saling menyampaikan pendapat dan masukan terkait pemilu.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel Arif Mukhyar dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel Akhmad Mukhlis menjelaskan seluruh tahapan pemilu yang harus ditaati para calon legislatif, termasuk tahapan terkait pemilihan presiden.
Pencerahan juga turut disampaikan Kajati Kalsel Mukri, Kasrem 101/Antasari Kolonel Inf Iwan Rosandriyanto dan juga Ketua DPRD Kalsel Supian HK selaku forkompimda yang hadir.
Ketiganya senada untuk mengajak dan mengingatkan parpol tetap menjaga situasi damai dan kondusitas daerah di atas segala-galanya.
Kapolda mengaku lega seluruh pengurus parpol berkomitmen mengedepankan semangat persatuan dan menghindari hal-hal yang bisa memicu konflik.
Terkait acara yang digagasnya itu, Kapolda menjelaskan kegiatan itu untuk membuka ruang komunikasi bagi parpol terhadap KPU dan Bawaslu, termasuk unsur forkopimda dan kalangan parpol sendiri.
Dia pun memerintahkan para Kapolres yang hadir untuk menindaklanjuti dengan menggelar kegiatan serupa di wilayah masing-masing agar terbentuk komitmen yang sama hingga ke akar rumput di tengah masyarakat.
“Jangan sampai ada sumbatan-sumbatan komunikasi yang bisa mengganggu suasana menjadi tidak kondusif,” jelasnya.
Dari pertemuan itu, parpol juga berharap KPU bisa bekerja secara adil sehingga meminimalkan konflik akibat terjadinya kecurangan.
Begitu juga Bawaslu diharapkan dapat menyosialisasikan tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan hingga berujung pelanggaran baik pemilu maupun pilkada nanti. (ANT)
