KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Sebagai partai besar yang tidak/belum resmi mengusung Calon Presiden dari kalangan internal, posisi Golkar kini makin menguat. Analisis itu disampaikan Syahrul Ramdhani, politisi partai Nasdem.
Syahrul yang sempat menjadi tim sukses petinggi Golkar Nurdin Halid kala maju sebagai calon Gubernur Sulsel 2017, menyebut jika Golkar kini jadi rebutan parpol yang mengusung Capres.
“Ya jelas, sebab Golkar punya massa besar. Selain itu, Ketua Umumnya, Pak Airlangga Hartarto, berpotensi bisa disandingkan sebagai Cawapres dari kubu manapun,” ujar Syahrul kepada redaksi, Jumat (5/5) pagi.
Airlangga sendiri menyebut konfigurasi pasangan yang bakal ia dampingi pada Pilpres 2024 bisa dibicarakan, termasuk dengan Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto.
Sekalipun demikian, Hingga kini Airlangga masih dijagokan partainya sebagai Capres berdasarkan hasil musyawarah nasional Golkar. Tapi mereka juga menyadari peluangnya kecil.
Karena itu, opsi Cawapres dinilai lebih logis dan menguntungkan. “Kalau dalam sebuah keluarga besar Golkar, apapun bisa dibicarakan,” kata Airlangga diplomatis saat ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/5/2023).
Bertemu JK
Pada hari yang sama, Airlangga bertemu dengan eks Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla alias JK. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12. Secara historis, JK dekat dengan bakal capres Anies Baswedan.
Kedekatan Anies dengan JK sejak keduanya aktif mengurus Universitas Paramadina. Anies sebagai rektor periode 2007-2015, sementara JK menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina. JK juga pernah mengusulkan bekas Gubernur DKI Jakarta itu sehingga didapuk jadi Juru Bicara Jokowi-JK pada Pemilihan Presiden 2014.
Adapun pada Selasa (2/5), JK menerima kunjungan Prabowo Subianto di kediamannya. JK mengaku kenal baik dengan Menteri Pertahanan tersebut. Kendati demikian, JK menampik jika pertemuannya dengan Prabowo turut membahas politik.
Saat ditanya ihwal peluang Airlangga berpasangan dengan Anies maupun Prabowo, JK menyatakan tidak ingin ikut campur. Ia menyebut dirinya tidak dalam posisi menentukan capres cawapres.
“Itu nanti pembicaraan antar-partai, saya tidak lagi mempunyai posisi penentuan di partai-partai,” kata JK usai bersua dengan Airlangga, Kamis, (4/5).
Kendati demikian, JK mengaku dekat baik dengan Airlangga, Anies Baswedan, maupun Prabowo. “Saya dekat dengan Airlangga, Anies tentu dekat, Prabowo dekat, ya saya dekat dengan semua calon itu,” kata JK.
Etika Politik Golkar
Sementara itu 2 partai koalisi, PDIP dan PKB, mengeluarkan pernyataan berbeda. Jika PKB mengklaim Golkar telah sepekat bergabung dengan Koalisi Indonesia Raya (KIR) bersama Gerindra dan PKB.
Sebelumnya Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza mengklaim bahwa Golkar sepakat bergabung untuk menambah anggota koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang digagas oleh PKB dan Gerindra.
“Golkar memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan, Gerindra dan PKB membutuhkan itu untuk membuat Indonesia makin maju,” kata Faisol dalam keterangan tertulis, Kamis (4/5).
Soal klaim itu, Airlangga tak membantah. Ia bahkan telah mendapuk Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid sebagai perwakilan Golkar. Adapun koalisi inti ini terdiri atas Golkar dan PKB yang bakal jadi motor pembentuk Koalisi Besar.
“Pertemuan tim teknis nanti Nusron, jadi biar Nusron lapor. Nusron belum lapor. Timnya memang Nusron dengan Faisol Riza (PKB),” kata Airlangga.
Sikap PDIP terkait hal tersebut tentu berbeda, terlebih selama ini Golkar dikenal sebagai yang selalu merapat ke partai penguasa (dalam hal ini PDIP).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya menunggu sikap formal Partai Golkar ihwal klaim Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza yang menyatakan bahwa Golkar sepakat bergabung dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
“Sebagai bagian dari etika politik, PDI Perjuangan baru bisa memberi tanggapan setelah ada sikap formal partai politik tersebut,” ucap Hasto, Kamis (4/5). “Proses kerja sama partai politik akan berlangsung melalui mekanisme partai, lalu partai membangun kerja sama, saling berkomunikasi satu sama lain.”
Etika politik itulah yang ditekankan Hasto, kepada partai manapun yang membuka komunikasi dengan PDIP. Termasuk Golkar.
