Nasional

ICW Desak Menteri Daftar Caleg DPR 2024 Mundur dari Jabatan

KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Demi menghindari konflik kepentingan, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif di Pemilu 2024, mengundurkan diri dari jabatannya.

“ICW mendorong para menteri yang ingin maju dalam kontestasi politik, khususnya pemilihan legislatif, agar segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri,” ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Jumat (12/5/2023).

Kurnia menuturkan konflik kepentingan dimaksud seperti penggunaan aset dan fasilitas negara serta kewenangan yang melekat sebagai pejabat untuk kepentingan meraup suara masyarakat di daerah pemilihannya.

Selain itu, kinerja sebagai menteri tidak akan maksimal terlebih jelang masa kampanye nanti. Dengan kata lain, konsentrasi menjalankan mandat sebagai pejabat negara akan terganggu.

“Jika mereka tidak kunjung mengundurkan diri, maka ICW mendesak Presiden mengambil sikap. Misalnya memberhentikan mereka sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju,” kata Kurnia.

Tidak hanya calon legislatif, ICW turut mendesak anggota kabinet lain yang akan maju baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden 2024 untuk segera menanggalkan jabatannya.

“Potensi persoalannya pun serupa, mereka disinyalir dapat memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselubung,” tuturnya.

Baca JugaDikritik! Menteri Maju Caleg di Pemilu 2024 Tak Harus Mundur

Beberapa menteri dan wakil menteri di kabinet Presiden Joko Widodo maju sebagai caleg DPR RI di Pemilu 2024. Pendaftaran tersebut masih akan berlangsung hingga Minggu (14/5).

Ada 6 Pejabat

Berikut 6 pejabat, seperti menteri dan wakil menteri yang telah memutuskan nyaleg hingga saat ini:

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas akan nyaleg di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah I, meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga dan Kota Semarang.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah nyaleg lewat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia akan bertarung di Dapil Jakarta II yang mencakup Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri.

Kader PKB lainnya yang juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar juga akan menjadi caleg pada 2024.

PKB mempersiapkan Abdul untuk bertarung di Jawa Timur. Namun, PKB masih menimbang dapil yang cocok untuk kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu.

Selanjutnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Ferry Noor yang akan merumput di Dapil Jawa Barat V. Ferry merupakan kader Partai Bulan Bintang (PBB).

Kemudian Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo yang akan nyaleg lewat Partai Perindo. Angela bakal bertarung di Dapil Jawa Timur I yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo.

Selain itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga didaftarkan maju sebagai caleg oleh PDIP.

Sebelumnya Anggota Bawaslu Totok Haryono membenarkan para menteri yang maju caleg tak harus mundur dari jabatannya. Namun, ia mengatakan para menteri harus cuti ketika menggelar kampanye.

“Kalau menteri enggak mengundurkan diri [ketika maju caleg]. Kalau kampanye harus cuti. Enggak boleh gunakan fasilitas negara,” kata Totok, Rabu (10/5).

“Tapi kunjungan menteri kan bisa beraroma kampanye, dengan dengan status tugas negara, memakai dana negara. Yang kaya semakin kaya, yang ingin jadi wakil rakyat, harus berdarah-darah dengan ongkos sendiri,” kritik Sukirman Purwoatmojo, Bacaleg DPRD Bogor dari Partai Gelora. “Biasanya ada baliho kedatangan sang menteri yang nampang berhari-hari.”

Lebih parah lagi, Sukirman mengingatkan waktu Zulkifli Hassan sebagai yang baru diangkat menteri, berkunjung ke sebuah daerah sekalian berkampanye untuk putrinya. “Ia membagikan minyak goreng, sambil berpesan ke warga penerima minyak, agar pilih anaknya,” sambungnya.

Sementara Wamenpar Angela Tanoesoedibjo “fokus” menukung KEK MNC Lido City, yang tak lain milik ayahnya kandungnya, Hary Tanoe. Ia juga mengunjungi hotel, yang ternyata milik MNC Grup. Netizen banyak yang nyinyir. “Mengunjungi properti milik keluarga sendiriu, pakai fasilitas negara,” ujar beberapa netizen, yang mudah dicari di Google.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!