KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapanno Mandouw, meminta Pemerintah Provinsi Kalteng untuk lebih optimal dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan. Ia menilai upaya yang telah berjalan selama ini belum memberikan perubahan signifikan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kalimantan Tengah sejak 2021 hingga 2025 masih stagnan di kisaran 5 persen lebih.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Pemerintah perlu memperkuat strategi agar capaian penurunan kemiskinan lebih terasa,” ujar Hero, Kamis. (23/10/2025)
Anggota Komisi III itu juga menggarisbawahi adanya jarak antara capaian saat ini dan target penurunan kemiskinan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2026. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 4,31 hingga 4,89 persen.
Menurut Hero, target tersebut cukup menantang. Dengan laju penurunan yang cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Komitmen pemerintah sebenarnya sudah terlihat, tetapi implementasinya perlu dipertegas agar target 2026 tidak hanya menjadi angka di atas kertas,” tegasnya.
Hero menilai penanggulangan kemiskinan tidak cukup bertumpu pada bantuan sosial. Pemerintah perlu memperkuat sektor ekonomi produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain itu, program peningkatan keterampilan tenaga kerja dinilai penting untuk menjawab kebutuhan ekonomi yang terus berkembang.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan. Jika perhatian hanya terfokus pada wilayah kota, maka ketimpangan akan semakin melebar. “Desa memiliki potensi ekonomi besar.
Jika dikelola serius, desa bisa menjadi pusat pertumbuhan baru,” katanya.
Hero turut mendorong agar setiap program pengentasan kemiskinan dilengkapi dengan mekanisme evaluasi berkala. Evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas program sekaligus mengetahui hambatan yang dihadapi di lapangan.
“Yang diperlukan sekarang adalah penguatan langkah konkret dari pemerintah provinsi agar target penurunan kemiskinan sebesar 4,31 sampai 4,89 persen benar-benar bisa tercapai,” tutupnya.
