KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah Gubernur Agustiar Sabran memberikan teguran kepada salah satu penyedia layanan di Kabupaten Barito Selatan.
Teguran tersebut disampaikan karena standar operasional dapur yang digunakan penyedia dinilai belum sesuai ketentuan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Reza Prabowo menjelaskan bahwa surat teguran sedang dalam proses dan akan segera ditandatangani oleh Wakil Gubernur.
Ia menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus dilakukan guna memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga. “Kami merekomendasikan peningkatan standar pada seluruh penyedia.
Rekomendasi ini juga kami teruskan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti melalui koordinator wilayah,” ujarnya di Palangka Raya, Kamis.
Reza juga meluruskan isu yang beredar terkait larangan kepala sekolah untuk mempublikasikan jika terjadi insiden keracunan makanan. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar.
“Arahan resmi Kemendikdasmen justru meminta sekolah kembali mengaktifkan UKS untuk memperkuat pengawasan kesehatan siswa. Tidak ada larangan publikasi, dan kami tetap bekerja berdasarkan fakta lapangan,” jelasnya.
Ia memastikan komunikasi antara Disdik Kalteng, BGN, dan penyedia SPPG hingga saat ini berjalan baik, termasuk dalam hal pemenuhan data dan mekanisme pengawasan.
Menurut Reza, Pemprov Kalteng terus menjalankan instruksi Gubernur Agustiar dalam meningkatkan pengawasan program MBG melalui laporan rutin mingguan.
Seluruh sekolah diminta menggunakan platform Pena Kalteng untuk mengunggah menu makanan harian, yang kemudian direkap dan dilaporkan secara berkala kepada gubernur.
Reza menambahkan bahwa hingga kini belum ada laporan resmi terkait masalah layanan dari penyedia. Kendati demikian, pengecekan langsung ke lapangan tetap dilakukan setiap kali ia melakukan kunjungan ke sekolah.
Hal tersebut, katanya, merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik.
