KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Ketua DPP Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi, mengatakan partainya telah menginstruksikan seluruh struktur partai di daerah agar memasang spanduk dan baliho pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau Capres 2024.
Hal itu dinilai sebagai bagian dari ekspresi kekecewaan atas standar ganda yang dipakai PDIP bersama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mendorong Jokowi melakukan reshuffle.
“Presiden Jokowi butuh menteri yang loyal, solid, dan bekerja menyelesaikan masalah rakyat. Deklarasi (Anies-Red) itu sebagai sinyal ingin agar Jokowi lekas diganti sebagai presiden. Ada partai biru yang sudah robek benderanya di kabinet. Nasdem telah keluar dari partai koalisi pemerintah,” ujar Hasto.
Jokowi sendiri sempat menyatakan sudah membuat rencana itu pekan lalu. Namun paling gres, ia mengulangi atau menegaskan akan adanya penggantian menteri di kabinetnya. “Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan,” kata Jokowi usai meninjau Proyek Kereta Cepat, Kamis (13/10).
Merespons hal itu, Nasdem mempertanyakan sikap Hasto yang tampak keras mengkritisi deklarasi Anies, tapi diam kala Prabowo Subianto dideklarasikan Partai Gerindra sebagai capres.
“Itu klaim tak berdasar namanya. Koalisi itu didasarkan pada apa sih? Pada pencapresan seseorang? Gerindra kenapa tidak disebut lepas dari kabinet juga?” tanya Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya.
Gerindra bahkan sudah lebih dulu mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Capres, bersama Ketum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imim sebagai Cawapres. Saat diumumkan, tak ada resistensi terlalu keras dari PDIP maupun Jokowi.
Ini menandakan Anies diterima masyarakat, padahal hasil banyak lembaga survei menunjukkan Prabowo dan Ganjar Pranowo selalu di atas Anies. Masyarakat akhirnya bisa menilai, apa saja kerjaan lembaga survei itu.
“Kalau hanya nomor 3 terus, kenapa Anies ditakuti berlebihan, sampai mau dikriminalisasi. Ayolah gantian, sudah 2 periode masih tak puas. Menyusahkan pula,” komentar Sukirman Purwoatmojo, relawan Garnis Kota Bogor.
Pasang Spanduk dan Baliho
Spanduk dan baliho Prabowo sudah beredar dimana-mana, meski bukan dengan Cak Imin – yang belakangan secara terbuka juga bilang ingin menjadi Cawapres bagi Puan Maharani (PDIP). Redaksi sempat mengambil foto baliho Prabowo bersama Jokowi di pegunungan Takokak, Cianjur, Jumat (14/10).
Dalam catatan redaksi, spanduk Prabowo yang mengakui kesuksesan kepemimpinan Jokowi, diprotes DPD Partai Gerindra Aceh, sampai mengadukan ke Polda Aceh. Di Aceh, Jokowi kurang diterima sehingga memajang foto Prabowo-Jokowi dinilai merusak potensi perolehan suara Prabowo.
“Kami datang ke Polda Aceh sifatnya baru tahap pengaduan, proses laporannya nanti kami siapkan,” kata Sekretaris Gerindra Aceh Safaruddin, di Banda Aceh, Rabu (21/9/2022).
Nyatanya baliho yang difoto redaksi di Cianjur jumlahnya masif. “Yang pasang orang Gerindra kok, pakai kaos Gerindra. Saya kenal salah satunya, tetangga yang memang kader Gerindra,” ujar warga di sekitar baliho. “Nama saya jangan ditulis, sebab saya pro Anies. Nggak enak sama tetangga.”
Kini Nasdem tak ragu. “Benar kami diinstruksikan DPP buat spanduk atau baliho Anies sebagai capres. Itu sudah diinstruksikan,” kata Taufiqulhadi, Jumat (14/10). “Itu DPW disampaikan DPD tingkat kabupaten, dan DPD sampaikan kepada pengurus di tingkat kecamatan atau DPC.”
Taufiqulhadi mengatakan instruksi itu untuk menindaklanjuti dukungan Nasdem terhadap Anies. Karenanya, dukungan itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas di penjuru Indonesia. Sehingga, gaung Anies sebagai capres bisa diterima oleh masyarakat.
“Maka kita harus sosialisasikan. Itu keputusan. Kita gaungkan, karena sudah diputuskan DPP. Rasanya mendapatkan antusiasme yang tinggi dari DPW dan DPD,” kata dia.
Diketahui, Anies sudah dideklarasikan oleh Nasdem sebagai calon presiden untuk maju di Pilpres 2024. Pengumuman itu diumumkan langsung oleh Ketum Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada 3 Oktober 2022.
Tetap Komitmen
Nasdem tak bisa sendirian mengusung calon presiden untuk maju di Pilpres 2024. Pasalnya, Nasdem hanya meraih 9,05 persen suara pada Pemilu 2019. Sementara syarat ambang batas pencalonan presiden yaitu memiliki 25 persen suara sah nasional atau 20 persen kursi di DPR.
Nasdem harus mencari rekan koalisi parpol lain untuk mengusung Anies. Saat ini Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah bertemu beberapa kali untuk memilih waktu pengumuman koalisi. Waktunya agak diundur sebab ada beberapa partai lain yang akan bergabung.
Sementara itu secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali berjanji partainya akan tetap bersama Presiden Jokowi hingga akhir masa pemerintahan 2024 kendati sejumlah menterinya dicopot dari kabinet.
“Ini komitmen sebagai partai koalisi saat mendukung Jokowi di Pilpres 2024. Keputusan tersebut belum berubah hingga hari ini. Ada atau tidak ada perwakilan Nasdem di pemerintahan, tidak ada perubahan komitmen Partai Nasdem,” kata Ali, Jumat (14/10).
