KABARKALIMANTAN1, Kuala Kurun — Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mendorong Pemerintah Kabupaten untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pasalnya, capaian PAD daerah dinilai masih belum memenuhi target selama beberapa tahun terakhir.
Juru bicara Fraksi NasDem, Doni Saputra, menyampaikan bahwa perlu adanya sistem penghargaan dan sanksi yang adil bagi perangkat daerah agar tercipta motivasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Sudah saatnya Pemkab menerapkan mekanisme reward and punishment. OPD yang tidak mampu mencapai target PAD sebaiknya dievaluasi dan diberi sanksi, sementara yang berhasil melampaui target patut mendapat penghargaan,” tegasnya, Rabu (2/7).
Selain menyoroti PAD, Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan Tewah–Tumbang Miri yang hingga kini belum rampung sepenuhnya.
Doni menilai peningkatan infrastruktur menjadi faktor pendukung utama dalam memperlancar distribusi ekonomi dan memperluas basis pendapatan daerah.
“Infrastruktur jalan harus menjadi prioritas utama karena dampaknya langsung terhadap ekonomi masyarakat dan kinerja daerah,” ujarnya.
Fraksi NasDem juga mendesak pemerintah untuk menindak tegas perusahaan besar swasta (PBS) yang belum mengantongi Hak Guna Usaha (HGU).
Menurut Doni, hal tersebut merupakan bentuk kelalaian yang perlu segera dibenahi demi kepastian hukum dan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan.
“Kami tetap menjadi fraksi pendukung pemerintah daerah, sejalan dengan visi-misi dan program prioritas yang telah disusun. Namun, kami juga berkewajiban mengingatkan agar pelaksanaannya benar-benar efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Doni.
