KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, Selasa (14/10), dengan agenda mendengarkan pemandangan umum seluruh fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, dan turut dihadiri Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, anggota dewan, serta unsur Forkopimda.
Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi DPRD Kalteng menyatakan menerima Nota Keuangan dan RAPBD 2026 yang dirancang sebesar Rp7,3 triliun, namun masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan yang dianggap penting untuk diperhatikan pemerintah provinsi.
Salah satu perhatian datang dari Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Yetro M. Yoseph, yang meminta penjelasan lebih rinci terkait dasar perhitungan proyeksi pendapatan sebesar Rp7,105 triliun, mengingat kondisi ekonomi global dan nasional yang tidak stabil.
Fraksi ini juga menyoroti defisit Rp266 miliar yang ditutup menggunakan SiLPA, serta menegaskan perlunya penguatan anggaran bagi sektor UMKM, pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai penopang ekonomi masyarakat.
Fraksi Golkar melalui Okki Maulana mengapresiasi kontribusi dividen Bank Kalteng sebesar Rp41,9 miliar terhadap PAD, namun menilai struktur belanja daerah masih terlalu berat pada belanja pegawai.
Ia menekankan perlunya peningkatan belanja modal agar ruang fiskal pembangunan lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.
Dari Fraksi Partai Gerindra, Helmi menegaskan bahwa RAPBD 2026 harus diarahkan menjadi instrumen fiskal yang memperkuat pelayanan publik dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Ia meminta agar pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi lokal tetap menjadi prioritas utama.
Fraksi ini juga mendorong percepatan digitalisasi pendapatan daerah untuk mencegah kebocoran dan meningkatkan efisiensi penerimaan.
Fraksi Partai Demokrat melalui H. Muhajirin memberikan perhatian pada target penurunan angka kemiskinan menjadi 4,31%–4,89% pada tahun 2026, sementara realisasi saat ini masih di kisaran 5 persen.
Ia mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah untuk mencapai target tersebut. Selain itu, Demokrat menyoroti rendahnya kontribusi BUMD selain Bank Kalteng, serta fenomena “pemiskinan diri” pada kelompok miskin yang menghabiskan hampir 30 persen pengeluaran untuk rokok, namun sangat sedikit untuk pendidikan.
Fraksi ini juga mengkritik lambatnya digitalisasi layanan publik seperti Samsat yang belum sepenuhnya menerapkan transaksi non-tunai dan pemanfaatan QRIS.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem melalui juru bicara Toga Hamonangan Nadeak menilai penyusunan RAPBD 2026 sudah berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektivitas, namun defisit Rp266 miliar tetap harus dikelola hati-hati demi menjaga keberlanjutan fiskal daerah.
NasDem mengapresiasi arah kebijakan pemerintah provinsi yang memprioritaskan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, UMKM, dan tata kelola pemerintahan.
Fraksi ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi program pemerintah daerah dengan kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045 serta optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak, pengelolaan aset, dan kerja sama strategis dengan sektor swasta.
Dukungan juga diberikan kepada program prioritas gubernur, termasuk Kartu Huma Betang yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.
