KABARKALIMANTAN1, Katingan — Anggota DPRD Kabupaten Katingan, H Fahmi Fauzi, menyoroti kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening bank tidak aktif selama tiga hingga 12 bulan.
Menurut politisi Partai NasDem ini, kebijakan tersebut dinilai merugikan masyarakat dan tidak berpihak pada kepentingan publik.
“Pemblokiran rekening yang tidak aktif jelas berdampak negatif bagi warga. Bagaimana nasib uang mereka yang ditabung, terutama bagi yang memiliki keterbatasan akses atau pengetahuan perbankan?” ujar Fahmi, Senin (28/7).
Fahmi Fauzi juga menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah pusat seharusnya meringankan beban masyarakat, bukan menambah kesulitan.
Ia menyoroti sejumlah keputusan lain yang dinilainya membebani warga, termasuk terkait pengelolaan lahan yang tidak termanfaatkan.
“Seringkali regulasi dibuat tanpa mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, sehingga menimbulkan kesulitan bagi rakyat. Pemerintah harus lebih cermat menilai dampak sosial dan ekonomi sebelum membuat kebijakan,” jelasnya.
Politisi asal Katingan ini menegaskan bahwa setiap aturan harus memberikan manfaat nyata dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kebijakan yang tidak pro-rakyat justru dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perbankan,” pungkas Fahmi Fauzi.
