KABARKALIMANTAN1, Katingan – Anggota DPRD Kabupaten Katingan, H. Fahmi Fauzi, menilai perlunya komunikasi dan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah sebelum suatu kebijakan diterapkan.
Hal tersebut ia sampaikan menanggapi pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Menurut Fahmi, semangat optimisme yang disampaikan Presiden patut diapresiasi, namun harus diiringi dengan keselarasan antara kebijakan nasional dan kondisi di daerah.
Ia menilai, sejumlah kebijakan dari kementerian dan lembaga pusat kerap menimbulkan keresahan karena kurang mempertimbangkan realitas di lapangan.
“Secara substansi pidato Presiden sangat baik, namun pelaksanaannya seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Kami di lapangan yang merasakan langsung dampaknya,” ujar politisi Partai NasDem itu, Jumat (15/8).
Fahmi mencontohkan beberapa kebijakan yang dinilai terburu-buru, seperti regulasi perpajakan baru dan kebijakan pemblokiran rekening oleh PPATK, yang menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Ia menilai kebijakan seharusnya tidak hanya berorientasi pada target administrasi atau fiskal, tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang mungkin timbul.
“Setiap kebijakan harus melalui proses dialog dan kajian mendalam dengan melibatkan pemerintah daerah. Jangan sampai kebijakan nasional justru menimbulkan gejolak sosial di daerah karena minimnya komunikasi,” tegasnya.
Fahmi juga mengingatkan bahwa kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan pemerintah.
Ia menilai, tanpa koordinasi yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa tergerus akibat kebijakan yang dianggap tidak berpihak.
“Pemerintah pusat perlu memastikan setiap kebijakan benar-benar berpijak pada kebutuhan rakyat. Dengan sinergi dan empati, kebijakan yang diambil akan lebih efektif sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik,” tutupnya.
