KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menggelar rapat paripurna dengan agenda utama penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, sekaligus penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD untuk periode yang sama.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut menandai dimulainya fase krusial dalam siklus perencanaan pembangunan serta tata kelola keuangan daerah.
Penetapan Renja 2027 dipastikan menjadi pijakan utama bagi seluruh instrumen legislatif dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
“Rencana kerja tersebut menjadi pedoman DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sepanjang 2027,” kata Subandi.
Subandi menjelaskan, Renja yang disahkan memuat peta jalan prioritas kerja dewan, mulai dari penyusunan program pembentukan peraturan daerah (propemperda), efisiensi alokasi anggaran, hingga penajaman fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program-program strategis Pemerintah Kota Palangka Raya.
Di samping penetapan Renja, penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027 oleh pihak eksekutif menjadi milestone atau tahapan penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan daerah secara transparan dan akuntabel.
“Penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027 menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran daerah,” ujarnya.
Setelah penyerahan resmi Nota Keuangan tersebut, DPRD Kota Palangka Raya akan segera menindaklanjutinya melalui pembahasan mendalam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Selanjutnya, rancangan tersebut akan dibahas bersama DPRD Kota Palangka Raya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terang Subandi.
Pembahasan komprehensif tersebut diharapkan mampu melahirkan APBD TA 2027 yang tepat sasaran, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya.
