KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya, Selasa (17/6/2025) – Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, mengingatkan Pemerintah Kota untuk memahami berbagai tantangan riil yang dihadapi dalam proses pembangunan, terutama keterbatasan lahan yang tersedia.
Ia menilai pemerintah perlu mengoptimalkan potensi lahan yang dimiliki sekaligus mengajukan permohonan peningkatan fungsi kawasan dari 20 % menjadi 40 % ke Kementerian Kehutanan, demi memperluas ruang bagi investasi dan pembangunan infrastruktur.
Meski mengakui potensi hibah tanah dari warga sebagai solusi untuk menambah aset pemerintah, Hap memandang perlu adanya kajian mendalam terkait aspek legal dan potensi resistensi dari masyarakat yang keberatan menyerahkan lahannya.
Ia menekankan perlunya strategi pemanfaatan aset tanah dan lahan pemerintah secara strategis, efektif, dan efisien agar bisa mendongkrak peluang usaha, investasi, serta kesejahteraan warga lokal.
Menurut Hap, kolaborasi antara DPRD dan Pemkot sangat penting guna mencari solusi terhadap kendala tersebut.
Dukungan legislatif diharapkan tidak hanya sebatas aspirasi, tetapi juga konkret melalui koordinasi serta dialog lintas sektor agar program pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan merata, meskipun biaya fiskal daerah terbatas. (adm)
