KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya — Wakil Ketua II Komisi I DPRD Palangka Raya, Syaufwan Hadi, meminta Pemerintah Kota Palangka Raya segera menyiapkan strategi antisipatif menghadapi rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026.
“Pemerintah tidak boleh bersikap pasif. Harus ada langkah yang matang agar stabilitas anggaran dan pelayanan publik tetap terjaga,” ujarnya, Selasa (30/9/2025)
Syaufwan menilai penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci utama. Berbagai potensi pendapatan perlu digarap lebih modern dan terukur, termasuk melalui sistem digital untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi.
Selain mengoptimalkan PAD, ia mendorong Pemkot membuka alternatif pembiayaan pembangunan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“KPBU sudah diterapkan di banyak daerah dan hasilnya cukup baik. Dengan skema ini, pembangunan infrastruktur bisa berjalan tanpa membebani APBD,” katanya.
Syaufwan juga mengingatkan agar pemerintah memanfaatkan sumber pendanaan non-APBD seperti hibah dan program CSR perusahaan, terutama untuk kegiatan sosial maupun infrastruktur dasar.
Terkait efisiensi anggaran, ia menekankan perlunya evaluasi terhadap kegiatan yang tidak masuk kategori prioritas.
“Program yang tidak memberi dampak langsung bagi masyarakat perlu ditinjau kembali. Anggaran harus fokus pada pelayanan yang benar-benar dibutuhkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah. Menurutnya, aset pemerintah jangan hanya menjadi beban pemeliharaan, tetapi harus mampu memberikan pemasukan berkelanjutan bagi daerah.
Dengan kombinasi strategi tersebut, DPRD berharap Pemkot Palangka Raya tetap mampu menjaga stabilitas fiskal meskipun terjadi penurunan dana transfer dari pusat.
“Pemerintah harus berani berinovasi. Potensi digitalisasi pajak, retribusi, hingga pengelolaan parkir masih bisa dioptimalkan, tentu dengan catatan tidak membebani masyarakat,” demikian Syaufwan.
