DPRD Kalteng Soroti Rendahnya Realisasi Belanja Modal Dinas TPHP

KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, menyoroti rendahnya realisasi belanja modal di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) yang hingga saat ini baru mencapai 5,56 persen.

Menurutnya, capaian tersebut disebabkan oleh sejumlah kendala teknis, termasuk belum rampungnya penyusunan dan pembahasan dokumen anggaran.

“Rendahnya realisasi ini lebih banyak dipengaruhi persoalan teknis dan belum selesainya pembahasan dokumen anggaran yang masih berlangsung,” ujar Nafsiah di Palangka Raya, Senin (4/08/2025)

Ia menjelaskan, Dinas TPHP merupakan salah satu perangkat daerah dengan anggaran cukup besar, yakni sekitar Rp300 miliar, dan meningkat menjadi lebih dari Rp350 miliar setelah perubahan APBD. Namun, serapan belanja modal yang seharusnya menopang berbagai program pertanian produktif, baru mencapai sekitar 2,5 persen.

“Belanja modal ini sangat penting karena mencakup pengadaan alat dan mesin pertanian, bibit, serta pupuk yang dibutuhkan petani. Semua itu berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan petani kita,” jelasnya.

Legislator asal daerah pemilihan I (Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Gunung Mas) itu juga menilai, rendahnya realisasi turut dipengaruhi oleh karakter kegiatan non-operasional di Dinas TPHP yang melibatkan banyak pihak, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih lambat.

“Kegiatan di dinas tersebut banyak yang bersifat lintas pihak dan di luar operasional, sehingga butuh koordinasi lebih panjang. Ini sering menjadi faktor penghambat percepatan program,” tambahnya.

Meski demikian, Nafsiah tetap optimistis bahwa Dinas TPHP akan mampu meningkatkan kinerja penyerapan anggaran, terutama pada semester kedua tahun 2025, setelah pembahasan APBD Perubahan rampung.

Ia juga menilai masih ada sejumlah kegiatan pengadaan yang dapat diselesaikan tepat waktu, asalkan manajemen program dilakukan secara efektif.

“Kalau hanya lanjutan pekerjaan atau pengadaan alat dan mesin pertanian, waktunya masih bisa dikejar. Kita masih punya lima bulan lagi, asal manajemen dan perencanaannya tepat,” pungkas Nafsiah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *