KABARKALIMANTAN1, Kuala Kurun – Sekarang ini, pembuatan jalan khusus yang digunakan sebagai lalu lintas truk angkutan Perusahaan Besar Swasta (PBS) pada sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan untuk mengangkut hasil produksi, masih belum terealisasi.
”Agar bisa terealisasi, kami akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berupaya memanggil pihak pemegang kebijakan dari PBS untuk membahas terkait pembuatan jalan khusus,” ucap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumas Evandi, Selasa (17/1).
Di dalam RDP tersebut, lanjut dia, ada banyak hal yang akan dipertanyakan. Salah satunya adalah terkait perkembangan atau progres dari rencana pembuatan jalan khusus tadi.
”Memang pembuatan jalan khusus tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi, kami juga ingin mengetahui progresnya seperti apa, sehingga nanti bisa disampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Selama ini, ketika PBS diundang RDP untuk duduk bersama dan berdiskusi, yang hadir bukan pemegang kebijakan, sehingga tidak ada hasil yang memuaskan. Jika nanti yang datang dari PBS bukan pemegang kebijakan, maka tidak akan diterima.
”Dengan RDP nanti, kami berharap ada solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak. Masyarakat bisa beraktivitas dengan lancar, sedangkan investasi juga berjalan dengan baik,” tutur Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini.
Sementara itu, Asisten II Setda Gumas Richard mengatakan, pembangunan jalan khusus itu merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng. Nantinya, jalan khusus tersebut akan melintasi tiga kabupaten yakni Gunung Mas, Pulang Pisau, dan Kapuas.
”Kami sudah memperjuangkan dan mengusulkan kepada pemprov agar dibangun jalan khusus, yang bisa digunakan truk angkutan PBS mengangkut hasil produksi,” tegasnya.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Gunung Mas (AMGM) melaksanakan aksi damai dengan mendatangi kantor bupati. Mereka menagih salah satu komitmen yang telah disepakati, yakni pembuatan jalan khusus untuk truk angkutan PBS. Namun, dalam aksi tersebut, massa tidak mendapat jawaban karena saat itu bupati tidak berada di tempat.
”Padahal kami ingin bertemu dan berdiskusi dengan bupati serta pimpinan PBS, yang membahas terkait komitmen dan kendala, sehingga pembuatan jalan khusus belum teralisasi,” tandasnya. (Okt)
