KABARKALIMANTAN1, Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mencatat mayoritas pemerintah daerah (pemda) di provinsi itu berhasil memacu realisasi dana transfer ke daerah (TKD) hingga mencapai Rp2,51 triliun per Januari 2026 atau 13,29 persen dari total pagu yang diberikan.
Kepala Kanwil DJPb Kalsel Catur Ariyanto Widodo di Banjarmasin, Sabtu (28/2/2026), mengatakan 13 dari 14 pemda se-Kalsel (termasuk provinsi) menunjukkan kinerja positif sehingga mencerminkan komitmen kuat pemda dalam memulai percepatan pembangunan fisik maupun nonfisik sejak awal tahun anggaran.
“Realisasi sebesar 13,29 persen dari total pagu tersebut didominasi oleh dana alokasi umum. Instrumen ini menyumbang angka Rp1,73 triliun bagi pembiayaan rutin daerah,” ucapnya.
Dari sisi wilayah, Kota Banjarmasin mencatatkan persentase tertinggi sebesar 15,89 persen atau senilai Rp168,91 miliar.
Catur mengungkapkan, pemerintah pusat juga menerapkan kebijakan baru berupa penyaluran tunjangan guru ASND secara bulanan. Skema ini menggantikan sistem pembayaran triwulanan yang berlaku pada tahun sebelumnya.
“Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas kesejahteraan tenaga pendidik dan daya beli masyarakat di daerah,” katanya.
DJPb Kalsel tetap memberikan perhatian khusus kepada satu daerah dengan indikator merah yakni Kabupaten Balangan yang mencatatkan realisasi terendah sebesar 11,26 persen pada periode ini.
Catur mendorong pemda setempat untuk segera menyelesaikan kendala administratif agar proses penyerapan dana kembali optimal.
“Pemda setempat harus segera memenuhi syarat salur untuk Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa. Kedua instrumen tersebut belum mencatatkan realisasi penyaluran hingga posisi 31 Januari 2026. Percepatan dokumen persyaratan menjadi kunci utama agar anggaran segera mengalir ke masyarakat,” ujar Catur Ariyanto Widodo.
Sumber : ANTARA
