KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri rapat kerja Komisi III DPRD Kalteng belum lama ini, membahas Rancangan Perubahan KUPA dan PPAS APBD 2025.
Dalam forum tersebut, Plt. Kepala Disdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, memaparkan progres sejumlah program prioritas pendidikan yang terangkum dalam Kartu Huma Betang “visi besar gubernur dan wakil gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Edy Pratowo.
Dari delapan program utama dalam Kartu Huma Betang, empat di antaranya berada langsung di bawah kewenangan Disdik. BLT Rp2 juta/KK, Sekolah dan Kuliah Gratis, akses lapangan kerja melalui PKDS Berkah, serta Program 1000 Rumah Guru.
PKDS Berkah menjadi sorotan karena memberi pelatihan dasar dan tiga sertifikat kompetensi nasional bagi siswa SMA/SMK di Kalteng.
“Program ini eksklusif, hanya ada di Kalimantan Tengah dan dirancang untuk putra-putri daerah,” ujar Reza.
Disdik juga telah menyalurkan lebih dari Rp40 miliar dana BOSDA untuk mendukung pendidikan 37.000 siswa kurang mampu di pedalaman.
Reza menegaskan bahwa semua anak dari keluarga tidak mampu dijamin gratis bersekolah oleh Gubernur. Untuk keluarga dengan penghasilan di atas UMP, pembiayaan menyesuaikan kemampuan.
Terkait isu penahanan ijazah, Reza menyatakan sudah mengeluarkan larangan keras.
“Itu arahan langsung dari Gubernur. Bila dilanggar, kepala sekolah bisa dicopot,” tegasnya.
Dalam rapat, Reza menyampaikan belum ada perubahan besar dalam struktur anggaran, namun pihaknya mengusulkan penambahan untuk sarana prasarana, seperti pengadaan meja dan kursi belajar yang lebih layak.
“Kami ingin ciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman. Penguatan sarpras menjadi prioritas,” tutupnya. (PSW/KK1/IST)
