KABARKALIMANTAN1, Kuala Pembuang – Transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) dinilai sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan anggaran serta permasalahan hukum.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Hadinur. Megharapkan bahwa seluruh kepala desa (kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu bersinergi dalam membangun desa.
Menurutnya, kerjasama yang baik antara kedua belah pihak akan menjadi kunci penting dalam menentukan kemajuan pembangunan di setiap desa.
“Penggunaan dan pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan lebih transparan. Dengan adanya kerja sama yang baik antara kades dan BPD, penggunaan ADD dan DD dapat dilakukan dengan lebih efisien untuk memajukan desa masing-masing,” kata Hadinur, Senin (9/9)
Ia menegaskan bahwa transparansi dalam penggunaan dana desa tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga mencegah potensi masalah hukum yang bisa muncul akibat pengelolaan yang tidak akuntabel.
Politisi PDI P itu berharap para kepala desa dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tetap menjaga prinsip keterbukaan dalam setiap langkah yang diambil. (ADM)
