KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, S.Ag., M.AP, menyambut baik langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam memperkuat infrastruktur nasional guna mendukung swasembada pangan.
Menurut Junaidi, Kalimantan Tengah memiliki potensi besar sebagai salah satu lumbung pangan nasional, terlebih dengan luas lahan dan kondisi geografis yang mendukung pengembangan pertanian modern.
Namun, potensi itu membutuhkan dukungan nyata dari sisi infrastruktur dan tata kelola kawasan.
“Kementerian Pertanian sudah mendorong swasembada pangan, tapi di daerah seperti Kalimantan Tengah, keberhasilan program ini juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur dasar,mulai dari akses jalan produksi, jaringan irigasi, hingga fasilitas energi dan air bersih,” ujar Junaidi, Kamis (30/10).
“Kami melihat program integrasi infrastruktur yang sedang dijalankan Menko AHY bisa menjadi pelengkap dan penguat bagi upaya Kementan. Jika dua sektor ini bersinergi, maka daerah bisa bergerak lebih cepat,” tambahnya.
Program yang dimaksud Junaidi adalah upaya Kemenko IPK memperkuat koordinasi antar-kementerian dan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan.
Salah satu fokusnya adalah penyediaan infrastruktur penunjang ekonomi di wilayah pertanian dan kawasan penyangga pangan.
Junaidi menilai, sinergi ini juga menjadi ruang bagi kader Partai Demokrat di daerah untuk berperan aktif mengawal pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha kecil di sektor pertanian.
“Kami di Demokrat Kalteng siap mendorong agar daerah-daerah sentra pangan mendapatkan prioritas pembangunan infrastruktur. Ini sejalan dengan visi pemerintah menuju swasembada pangan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Pemerintah sendiri tengah menggencarkan program swasembada pangan nasional melalui peningkatan produksi, efisiensi distribusi, dan penguatan cadangan pangan.
Sementara Kemenko IPK di bawah AHY berfokus pada percepatan infrastruktur pendukung, termasuk pengembangan jaringan jalan, fasilitas air bersih, dan energi terbarukan di kawasan produktif. (ADM)
