KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Pernyataan mengejutkan dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Dewan Pakar KAHMI, Mahfud MD. Ia menilai kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sedang tak sehat dan tak dalam kondisi yang baik.
“Bagaimana keadaan demokrasi kita sekarang? Demokrasi kita sekarang tidak sehat, tak sedang baik-baik saja,” kata Mahfud dalam acara puncak HUT ke-56 KAHMI di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Sabtu (17/9) malam.
Ia lantas mengutip pernyataan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang mengatakan bahwa untuk maju sebagai calon kepala daerah tak sekadar butuh modal pintar, tapi butuh uang yang fantastis (jumlahnya-Red). Bila tak punya uang, sulit untuk terpilih. “Kata Pak Bahlil tadi, coba kamu pintar tapi enggak punya uang, enggak bisa kepilih,” kata Mahfud.
Mahfud kemudian mengklaim, hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, dibiayai oleh cukong untuk maju di Pilkada. Imbasnya, setelah terpilih para calon kepala daerah ini akan memberi imbalan balik kepada cukong yang membiayainya.
“Itu hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM. Kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. Itu angka dari KPK. Demokrasi kita enggak sehat, demokrasi jual beli,” kata Mahfud.
Hingga Presiden
Mengomentari hal itu, pengamat politik Edi Syam, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, melempar pertanyaan menggelitik. “Jika 2 menteri bicara begitu, tentu sangat mungkin hal itu terjadi di level atas maupun bawah. Apakah bupati, wali kota, gubernur, menteri, hingga presiden juga melakukan hal sama?” tanya Edi kepada redaksi Minggu (18/9/2022) pagi.
Ternyata Mahfud meminta masyarakat juga melihat sisi baiknya. Jika 92 persen pelaku demokrasi jual-beli, maka yang 8 persen masih bersih. Mahfud sendiri mengklaim tak pernah mengeluarkan uang saat menjabat sebagai menteri sebanyak 3 kali, sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya tak berniat untuk memperkaya diri sendiri, padahal potensi ke sana sangat besar ketika masih menjabat sebagai Ketua MK. Kalau saya mau, jadi Ketua MK mengadili 390 kasus Pilkada. Jika satu orang Rp1 miliar, gampang. Orang mau menang Pilkada, kalah bisa saya menangkan. Atau orang sudah menang, ditelepon dimintai uang,” ujar Mahfud.
Mahfud lantas berefleksi bahwa uang hasil tindakan haram tak akan membuat hidup manusia menjadi tenang. Terlebih lagi, uang itu diperoleh dengan cara yang tak benar.
“Kalau memperoleh sesuatu secara tak benar, tidur enggak nyenyak. Sudah pensiun cari pengawal. Sesudah tak punya beking jadi tak aman, dikorbankan temannya sendiri. Itulah permainan,” imbuh Mahfud.
“Apakah yang tertinggi, yakni presiden termasuk yang 8 persen? Artinya orang jujur, ucapannya bisa dipegang. Silakan Pak Mahfud buka-buka ucapan Pak Presiden dan Pak Mahfud sendiri. Di Youtube banyak,” imbuh Edi.
