KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya – Delapan fraksi di DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sepakat untuk melanjutkan pembahasan nota keuangan rancangan perubahan APBD 2024.
Ketua sementara DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menyampaikan apresiasi terhadap masukan dan kritik yang diberikan oleh semua fraksi, yang menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan penggunaan APBD tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Masukan ini menunjukkan upaya bersama untuk mengawal penggunaan APBD dengan bijak,” ujar Khemal di Palangka Raya, Senin (23/9).
Setelah menerima pandangan dari seluruh fraksi terkait nota keuangan yang diserahkan oleh Penjabat Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, Khemal menjelaskan bahwa kritik dan saran tersebut merupakan bagian dari tugas legislatif dalam fungsi kontrol.
Karena alat kelengkapan dewan (AKD) belum terbentuk, pembahasan rancangan perubahan APBD 2024 akan dilakukan secara kolektif oleh seluruh anggota DPRD Kota Palangka Raya.
“Kami diperbolehkan untuk menetapkan APBD Perubahan sesuai surat edaran Mendagri, dan kami tengah mengejar batas akhir pengajuan, yaitu akhir September 2024,” tambahnya.
Khemal juga menyatakan bahwa sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, pihaknya telah berkonsultasi dengan Mendagri dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar prosesnya berjalan sesuai aturan.
“Sementara ini, pembahasan dilakukan bersama karena AKD belum disahkan oleh pimpinan definitif,” jelasnya.
Legislator dari Partai Golkar ini optimis bahwa pembahasan rancangan perubahan APBD 2024 akan berjalan lancar dan bisa segera disahkan menjadi peraturan daerah.
“Perubahan ini bukanlah hal yang luar biasa, lebih kepada pergeseran dan penyesuaian anggaran untuk memastikan program yang belum tercapai dapat dimaksimalkan,” tutupnya. (kk1/ist)
