KABAR KALIMANTAN1, Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan memprogramkan dana hibah bantuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) anggaran tahun 2025 ini fokus untuk sektor ketahanan pangan.
Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Dinas PMD Provinsi Kalsel Indah Novita Purnamasari, mengatakan, Program bantuan dana hibah BUMDes tahun 2025 akan kembali direalisasikan dan disalurkan kepada BUMDes di 11 Kabupaten se Kalsel.
“Selain menyalurkan bantuan dana bagi BUMDes, kami (Dinas PMD Kalsel) juga melakukan monitor perkembangan implementasi bantuan ini termasuk dampaknya terhadap pengembangan usaha BUMDes,” kata Indah mewakili Kadis PMD Kalsel, di Banjarbaru, Kamis (20/2).
Menurutnya bantuan dana BUMDes tahun 2025, fokus untuk peningkatan sektor ketahanan pangan.
Melalui dukungan yang diberikan, BUMDes didorong untuk berperan sebagai penyedia pangan di daerahnya terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan.
“Hal ini tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi desa tetapi juga mendukung ketahanan pangan secara keseluruhan,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, hibah dana untuk BUMDes masih dalam proses pembahasan, karena adanya efisiensi anggaran.
Pemerintah daerah masih menunggu keputusan lebih lanjut sebelum memastikan alokasi anggaran bagi pengembangan BUMDes.
“Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi BUMDes dalam mendukung program ketahanan pangan desa, seiring dengan kebijakan dari pemerintah pusat yang menekankan pentingnya swasembada pangan di tingkat desa,” tuturnya.
Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan terus mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta produk unggulan desa melalui kolaborasi dengan tenaga ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).
Koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan program kerja agar pembinaan BUMDes lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami juga akan membina BUMDes agar berperan dalam pengelolaan ketahanan pangan desa. Ini sejalan dengan kebijakan pusat yang mendorong desa lebih mandiri dalam mencukupi kebutuhan pangan,” ujarnya.
Sumber: ANTARA
