KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA — Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan lintas sektor secara menyeluruh.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota DPRD, Rusdiansyah, yang menekankan pentingnya kolaborasi mendalam dari seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait ketika dampak Karhutla dan kabut asap mulai mengganggu aktivitas publik.
Rusdiansyah menjelaskan bahwa peran DPRD harus dipahami secara komprehensif. Fungsi legislatif tidak hanya sebatas pengawasan rutin, tetapi juga mencakup pengawalan kebijakan, pengalokasian anggaran, hingga mendorong percepatan koordinasi lintas lembaga agar aksi konkret di lapangan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Karhutla merupakan persoalan kompleks yang dampaknya menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan banyak pihak,” ujar Rusdiansyah.
Menurutnya, sinergi yang kokoh antara pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, relawan, dunia usaha, hingga masyarakat luas menjadi syarat mutlak. Setiap pihak diharapkan dapat mengambil peran aktif sesuai kapasitas masing-masing guna menekan dampak buruk bencana asap.
Lebih lanjut, Rusdiansyah mengingatkan agar upaya penanggulangan tidak serta-merta terhenti begitu api padam atau kondisi Karhutla mereda.
Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh pascabencana untuk mengidentifikasi kelemahan serta memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran di masa mendatang.
“Yang paling penting bagaimana kita bersama-sama melakukan penanggulangan. DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong pemerintah supaya penanganan Karhutla benar-benar menjadi perhatian utama,” pungkasnya.
