KABARKALIMANTAN1, Jakarta –Anies Baswedan menjamin dirinya tak menerima duit sepeserpun dari gelaran Formula E. Menurut Gubernur DKI Jakarta itu, rapat-rapat yang digelar dalam acara itu pun selalu direkam sehingga tidak ada upaya untuk menutupi apapun. KPK diduga agresif memburu Anies lantaran ikut pusaran politik praktis.
“Saya tidak pernah terima sepeser pun,” kata Anies dalam Political Show di sebuah stasiun televisi, Selasa (5/10/2022). “Semua rapat kita ada rekamannya, semua. Bukan hanya bisa dibuktikan, artinya enggak ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada yang tutup-tutupi, enggak usah pakai rekaman.”
Anies pun mengungkapkan ia tak berkewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak menerima uang sepeser pun. Menurutnya, beban pembuktian itu berada pada pihak pelapor atau yang memberikan tuduhan.
“Dalam semua sifat penuduhan, yang harus membawa bukti adalah yang menuduh, bukan yang dituduh. Di mana-mana itu kalau Anda menuduh, itu Anda membawa bukti. Jika yang dituduh harus bawa bukti, habis energi kita,” jelas Gubernnur DKI paling dicintai Jakmania itu karena memberi kontribusi bagi Persija.
Sementara, jika tuduhan itu tidak bisa terbukti, maka tuduhan itu harus dibatalkan. Ia mengandaikan jika dirinya menerima 10 tuduhan, akan habis energinya untuk membantah tuduhan itu.
“Saya jalan saja. Bismillah, tawakal Alallah. Bila Anda mengatakan saya ambil uang, tunjukkan. Bila tidak ada buktinya, maka batal. Jangan dibalik, setiap orang yang dituduh harus memberikan pembuktian,” tuturnya.
Ia pun menjelaskan bahwa proyek Formula E merupakan ajang bergengsi yang berhubungan dengan lembaga-lembaga internasional. Menurut Anies, lembaga itu memiliki pembukuan dan akuntansi dengan aturan yang jelas serta ketat. Terlebih jika proyek itu sudah masuk ke dalam stock market atau pasar saham.
“Tentu di sana juga masih dimungkinkan ada korupsi, tapi jangan dibayangkan seperti ini proyek-proyek yang serba mudah untuk bagi-bagi. No. Ini angka besar, nilainya besar. Ini adalah reputasinya tinggi. Karena itulah kita jaga governance-nya dengan baik dari awal,” tegas dia.
Diketahui, Anies sempat dipanggil KPK pada 7 September lalu. Dia diminta keterangan oleh KPK yang tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta.
Soal dugaan korupsi itu dilaporkan oleh Kelompok Forum Masyarakat. Mereka menilai penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut tidak masuk akal karena Pemprov DKI tetap membayarkan biaya komitmen (commitment fee) kepada penyelenggara di tengah situasi pandemi Covid-19.
Selain Anies, sejumlah saksi pun telah diperiksa, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, dan mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S Dewa Broto.
Pasang Badan
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Nasdem, Hermawi Taslim menyatakan partainya kini akan siap pasang badan buat Anies, yang telah resmi diusung maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
“Anies kini akan menjadi bagian dari Nasdem. Nasdem akan selalu mendampingi Anies dalam keadaan apapun. Kalau dia ada apa-apa, tentu kita ada,” katanya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (4/10) malam.
Sikap partai ini itu terkait dengan pemanggilan Anies oleh KPK. Menurut Hermawi, pemanggilan tersebut merupakan ranah hukum dan tak punya urusan dengan Nasdem. Namun, pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut.
“Karena Anies sudah menjadi bagian dari pekerjaan Nasdem ke depan, kalau ada apa-apa tentu kita harus ikut, tapi tidak spesifik hanya perkara KPK,” katanya.
Terpisah, mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, menyambut baik langkah pimpinan KPK yang akan mempertimbangkan untuk membuka penyelidikan Formula E ke publik.
“Ini ide bagus. Buka rekaman rapat ekspose perkara Formula E agar masyarakat tahu bagaimana cara pimpinan KPK (Firli dan Alex), memaksakan perkara tersebut,” cuit Novel lewat akun Twitter @nazaqistsha dikutip Selasa (4/10). “Kalau merasa tidak ada paksaan, mestinya tidak perlu khawatir. #beranijujurhebat.”
Novel yang kini berstatus ASN Polri turut menantang pimpinan KPK di bawah nakhoda Firli Bahuri untuk sekaligus membuka rekaman ekspose sejumlah kasus lainnya seperti kasus bantuan sosial (bansos) Covid-19. “Agar lebih hebat lagi, kasus bansos, kasus Harun Masiku, kasus benur, dan beberapa kasus pajak, dibuka saja semua.”
Sikap Novel, senada dengan suara mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Ia meminta lembaga antirasuah tidak hanya fokus dalam menangani penyelidikan Formula E saja.
“KPK perlu juga menjelaskan bagaimana nasib kasus korupsi lain. Bansos Covid-19, E-KTP, Kemenakertrans, alih fungsi hutan, suap pajak dan lain-lain. Kenapa terkesan terlalu fokus pada perkara Formula E? Jangan sampai lembaga pemberantasan korupsi ikut campur dalam urusan politik praktis,” cuit Febri dalam akun Twitter @febridiansyah, Selasa (4/10).
