KABARKALIMANTAN1, Muara Teweh – Dalam meminimalisir kenaikan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Barito Utara (Barut) salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat Jamilah minta bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui instansi terkait dapat merumuskan target akan pencapaian penanggulangan tingkat kemiskinan yang berdasarkan mekanisme perencanaan pembangunan.
Ia juga mengatakan secara umum target pencapaian program penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Ia juga mengatakan bahwa dalam peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan/program Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda).
Dimana dilakukan secara sistematis dan terencana serta bersinergi dengan dunia usaha juga masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Legislator srikandi dari partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengharapkan, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan agar dapat mencapai tujuan dan tepat sasaran yang telah ditetapkan.
Kita ingin dalam pelaksanaannya juga perlu dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik secara vertikal maupun horizontal. “Tugas tim koordinasi penanggulangan yang telah terbentuk hendaknya perlu terus menerus melakukan penyempurnaan sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan diharapkan hasilnya dapat lebih optimal,” katanya.
Anggota komisi III tersebut juga menyampaikan dalam menurunkan angka kemiskinan bukanlah pekerjaan yang mudah, namun perlu kerja keras, kerja sama dan komitmen penuh agar bersama-sama memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga akan tercipta banyak lapangan kerja serta berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran.
“Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil maka sumber daya pembangunan akan meningkat, pendapatan lebih banyak yang akan meningkatkan alokasi pendanaan untuk pendidikan, kesehatan, usaha kecil, mikro, menengah dan sebagainya untuk pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan,” harapnya.
