KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Langkah Partai Nasdem menuju Pemilu 2024 dinilai bertentangan dengan sikapnya di pemerintahan. Di satu sisi, partai pimpinan Surya Paloh pro rezim Joko Widodo, tapi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
Nasdem tengah mesra dengan dengan target membangun koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua partai dari kalangan oposisi. Di sisi lain, Nasdem ingin tetap berada di barisan partai pendukung Jokowi hingga akhir.
Penilaian itu disampaikan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno. “Sikap Nasdem itu adalah paradoks, saling bertentangan. Di satu sisi nggak mau pisah jalan dari Jokowi, tapi Nasdem usung jagoan dari oposisi,” kata Adi, Selasa (27/12/2022).
Namun pandangan itu dimentahkan Tifatul Sembiring, politikus dari PKS yang pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pada tahun 2009 hingga 2014.
“Cacat logika? Nasdem koalisi dengan Pak Jokowi 2019-2024. Lalu Nasdem Capres-kan Anies untuk 2024-2029. Nggak beririsan waktu. Apanya yang paradox Fereguso? Belajar lagi logika standar gih,” komentar Tifatul lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, Kamis (29/12/2022).
Menurut Adi, Anies datang dari kelompok oposisi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan kerap dicitrakan sebagai sosok antitesa Jokowi. Sementara, sebagai presiden, Jokowi ingin penggantinya mampu meneruskan program dan kebijakan yang dia jalankan.
Misalnya, melanjutkan program pembangunan ibu kota negara (IKN), atau meneruskan pembangunan infrastruktur di berbagai penjuru Tanah Air. Persoalannya, keinginan presiden itu tak akan terwujud jika Anies menjadi penggantinya di kursi RI-1.
“Ini nggak ketemu karena Jokowi pasti bicara tentang kontinuitas program. Bahwa siapa pun yang jadi presiden di 2024 adalah orang-orangnya Jokowi yang bisa memastikan semua legacy Jokowi itu dilanjutkan,” ujar Adi.
“Politik dinasti? Mereka sama saja tak mengizinkan pihak lain memiliki ide lain. Seolah ide rezim pasti bagus, dan ide oposisi sebaliknya. Apa pada tutup mata? Supremasi hukum rusak pada 2 periode ini. Janji-janji banyak yang tak dipenuhi. Ada prestasi, tapi dibanding kerusakan yang ditimbulkan, tidak sepadan,” komentar Hendra Kurniawan, eks Relawan Anies-Sandi di Jaksel, Kamis (29/12).
Hendra lantas mengingatkan, sebutan maraknya jargon toleransi salah kaprah di era terkini. Jika berseberangan, dilabeli intoleran atau radikal. “Lalu ramai terjadi pemutar-balikan fakta. Istilah politik identitas, seolah dialamatkan pada opsisi. Padahal yang menghina agama awalnya berasal dari tokoh-tokoh pro rezim seperti Ahok,” lanjutnya.
Memang, Nasdem telah menyatakan bahwa jika Anies terpilih sebagai presiden, Anies bakal melanjutkan program-program Jokowi. Elite partai Nasdem juga berulang kali menunjukkan keengganan dibentur-benturkan dengan Jokowi atau pemerintahan.
Namun, pemerintah paham betul bahwa manuver Nasdem untuk Pemilu 2024 mengusung semangat koalisi perubahan. “Publik tidak bisa menutup mata, poros koalisi perubahan itu konotasinya sesuatu yang berbeda dari Jokowi,” kata Adi.
Bagi Nasdem, mendukung pencapresan Anies bukanlah dosa. Toh, Surya Paloh dan jajarannya berjanji memenuhi komitmen mereka untuk mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir 2024.
Jokowi Tak Nyaman
Menurut Adi, ada gelagat ketidaknyamanan Jokowi atas manuver Nasdem. Saat menghadiri acara hari ulang tahun (HUT) ke-58 Partai Golkar akhir Oktober, Jokowi menyinggung soal jangan sembrono memilih capres. Lalu, awal November presiden menyempatkan hadir di HUT Partai Perindo. Tapi beberapa hari setelahnya, Jokowi tak datang ke HUT Nasdem, bahkan tak memberi ucapan selamat.
Tak lama setelah itu, viral video Jokowi tak membalas pelukan Surya Paloh saat keduanya hadir dalam acara puncak peringatan HUT ke-58 Partai Golkar, 21 Oktober 2022.
“Setelah Nasdem mengusung Anies sebagai capres, Jokowi jelas-jelas menunjukkan gestur yang kurang nyaman. Wajar jika isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju menyasar menteri-menteri Nasdem meski loyalitas kinerja, 3 menteri Nasdem tak cacat,” kata Adi.
Jokowi memang sempat mengisyaratkan perombakan cabinet, seperti usulan PDIP. Namun, presiden tak mau bicara banyak. Dia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan awak media. “Clue-nya kan ada, ya udah” kata Jokowi di Jakarta, Senin (26/12).
