KABARKALIMANTAN1, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah memastikan mulai menggunakan platform Mbizmarket untuk mengoptimalkan transaksi pengadaan barang dan jasa mulai 2026.
“Mbizmarket adalah toko daring seperti platform Tokopedia dan lainnya. Pemerintah daerah menggandeng Mbizmarket karena menilai banyak manfaat yang akan didapat,” kata Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kotim Yephi Hartady Periyanto di Sampit, Senin (8/12/2025).
Kepastian penggunaan platform ini untuk pengadaan barang dan jasa setelah adanya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait digitalisasi pengadaan, melalui platform marketplace sebagai media transaksi belanja online.
Perjanjian kerja sama dilakukan antara Pemkab Kotawaringin Timur dengan pihak Mbizmarket dan antara BUMD PT Habaring Hurung dengan Mbizmarket.
Selama ini transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah rutin dilakukan melalui e-katalog. E-katalog dianggap sebagai marketplace plat merah atau marketplace yang memang dibina dan dikembangkan pemerintah.
Namun ditegaskannya, e-katalog bukanlah satu-satunya platform yang bisa digunakan pemerintah dalam bertransaksi pengadaan barang dan jasa.
Aturan juga tidak menutup peluang bagi pemerintah daerah menggunakan platform lain yang bukan dikelola pemerintah, namun tetap di bawah binaan pemerintah.
Saat ini sudah ada beberapa platform yang bisa digunakan, salah satunya Mbizmarket. Toko daring ini tetap berada di bawah binaan pemerintah dan aksesnya juga tetap melalui e-katalog atau Inaproc.
Yephi menyebut kerja sama ini bersifat strategis. Pihaknya sebelumnya juga mengkaji pendekatan dari sisi manfaat yang akan didapat pemerintah daerah sebagai pertimbangan.
“Ada hal-hal yang bisa menguntungkan pemerintah daerah kita dari sisi bisnis maupun dari sisi proses pengadaan barang dan jasa yang lebih baik ketika kita bisa melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dengan melalui platform Mbizmarket,” jelasnya.
Terkait apakah penggunaan Mbizmarket akan meninggalkan e-katalog, Yephi menampiknya. E-katalog tetap digunakan untuk transaksi-transaksi tertentu.
“E-katalog tetap ada dan akan kita gunakan untuk platform-platform etalase-etalase yang sifatnya tidak kita akomodir dalam Mbizmarket. Nanti ada dua pasar. Bisa jadi tokonya sama tapi pasarnya berbeda,” timpalnya.
Yephi memastikan, penggunaan Mbizmarket jauh lebih mudah, baik dalam hal proses pendaftaran maupun pelaksanaan, dibandingkan dengan e-katalog, khususnya versi 6.
“Bagi pemerintah daerah, ini juga akan berkontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kita belanja dan bertransaksi di sana, tapi kita juga dapat PAD. Skemanya sudah ada,” demikian Yephi.
Sumber : ANTARA
