KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya — Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, meminta pihak terkait menindaklanjuti kabar dugaan keracunan siswa setelah mengonsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu SD di Kelurahan Bukit Tunggal.
“Jika benar penyebabnya berasal dari sajian MBG, dapur SPPG yang menyalurkan harus dievaluasi bahkan bisa diputus kontraknya,” tegasnya, Selasa (30/9/2025)
Khemal menilai, proses pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa, agar tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan di masyarakat.
“Jangan sampai kabar ini membuat orang tua takut anaknya ikut program MBG. Pemeriksaan harus dilakukan agar jelas duduk perkaranya,” ujarnya.
BGN: Tidak Ada Keracunan Massal
Sebelumnya, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Palangka Raya, Nur Izzah Dinillah, menegaskan kabar mengenai 27 siswa yang disebut keracunan merupakan informasi yang tidak benar.
“Hasil investigasi menunjukkan tidak ada keracunan massal. Beberapa siswa mengalami gangguan kesehatan, namun bukan akibat makanan MBG,” katanya.
Ia menjelaskan, sejumlah siswa sudah lebih dulu mengalami radang tenggorokan dan kondisi imun menurun, sehingga lebih sensitif terhadap saus cepat saji yang dikonsumsi.
Seluruh siswa yang mengalami gejala pun telah pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa.
Wali Kota Ingatkan Masyarakat Tidak Mudah Percaya Informasi Viral
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, juga mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru mempercayai informasi yang beredar di media sosial sebelum ada klarifikasi resmi.
“Setiap informasi harus ditelaah dan diverifikasi. Pastikan kebenarannya sebelum mengambil sikap,” katanya.
Fairid memastikan Pemkot bersama BGN terus memantau kualitas makanan serta proses pengolahannya, agar program MBG berjalan aman dan sesuai standar gizi.
“Tujuan program ini meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar anak-anak. Keamanan makanan tetap jadi prioritas,” tambahnya.
Khemal menegaskan kembali bahwa evaluasi menyeluruh tetap diperlukan agar kejadian serupa tidak menimbulkan keresahan. DPRD, kata dia, akan mengawal agar pelaksanaan MBG berlangsung aman dan dipercaya masyarakat.
