KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mulai melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. Proses ini menitikberatkan pada efektivitas belanja daerah serta penyelarasan dengan prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, saat memimpin Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Senin (13/10/2025), mengatakan bahwa pembahasan RAPBD 2026 merupakan momentum strategis untuk menilai kembali arah kebijakan pembangunan provinsi.
“Pembahasan ini fokus pada arah kebijakan fiskal dan efektivitas belanja publik tahun mendatang. Kami ingin memastikan penyusunan anggaran lebih terarah dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Arton.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan mencermati secara detail setiap alokasi belanja, terutama yang berkaitan dengan sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pengawasan ketat diperlukan agar anggaran tidak habis untuk aktivitas seremonial yang kurang berdampak.
“Kita ingin belanja daerah benar-benar diarahkan pada program yang memberi manfaat langsung. Fokusnya harus pada kebutuhan masyarakat, bukan kegiatan seremonial,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo dalam pidato pengantar menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2026 akan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah serta kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat. Penyesuaian ini penting agar perencanaan belanja tetap terukur dan tidak menimbulkan defisit yang tidak terkendali.
Menurut Edy, pemerintah provinsi memberikan perhatian serius pada efisiensi anggaran. Program yang tidak memiliki dampak signifikan akan dirasionalisasi, sementara belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama.
“Setiap rupiah harus menghasilkan manfaat yang jelas. Belanja daerah tidak boleh hanya memenuhi tuntutan administrasi, tetapi harus memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa APBD 2026 juga harus sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional sehingga program prioritas daerah dapat mendukung agenda nasional secara berkesinambungan.
Dengan arah kebijakan fiskal yang lebih ketat, DPRD dan pemerintah provinsi berharap penyusunan RAPBD 2026 mampu menghasilkan pola anggaran yang efisien, tepat sasaran, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
