KABARKALIMANTAN1, Kuala Kurun — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, memberikan sejumlah masukan penting terhadap pelaksanaan Program Tambun Bungai, yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan III tahun 2025, fraksi ini menyoroti perlunya penajaman substansi program agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat hingga ke tingkat desa.
Juru bicara Fraksi PDIP, Rusmila, menyampaikan bahwa usulan utama berkaitan dengan penyediaan rumah layak huni bagi tenaga pendidik dan tenaga medis, serta program satu desa satu ambulans.
“Pada Program Tambun Bungai Maju, kami mengusulkan agar penyediaan rumah layak huni tidak hanya untuk masyarakat kurang mampu, tetapi juga bagi guru dan tenaga kesehatan di desa. Sedangkan untuk Tambun Bungai Sehat, perlu difasilitasi program satu desa satu ambulans serta pemerataan tenaga medis,” ujar Rusmila, Selasa (1/7).
Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti penguatan sektor pendidikan dan olahraga melalui Program Tambun Bungai Cerdas. Fraksi meminta agar dukungan perumahan guru dan bantuan sarana olahraga di sekolah menjadi prioritas.
“Bantuan peralatan olahraga sebaiknya diserahkan langsung kepada kepala sekolah dengan disaksikan kepala desa, agar penyalurannya transparan dan tepat sasaran,” tambahnya.
Dalam Program Tambun Bungai Mandiri, fraksi menekankan pentingnya rehabilitasi lahan kritis, terutama bekas aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) yang kini banyak meninggalkan area tandus dan kubangan berbahaya.
Sementara pada Tambun Bungai Bermartabat, PDIP meminta pemerintah daerah segera menetapkan jadwal keikutsertaan dalam penilaian Adipura agar OPD teknis dapat mempersiapkan langkah-langkah sejak dini.
“Disiplin ASN juga perlu diperkuat dengan sistem penghargaan dan sanksi yang tegas, sebagaimana semangat Tambun Bungai Melayani,” jelas Rusmila.
Tak hanya itu, fraksi juga meminta penjelasan terkait program plasma perkebunan bagi masyarakat serta penanganan serius terhadap kerusakan ruas jalan Tewah–Tumbang Miri yang dinilai telah lama menghambat mobilitas warga.
“Kami ingin program ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di lapangan,” pungkasnya.
