KABARKALIMANTAN1, Katingan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Katingan mulai membahas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dengan menekankan efisiensi, transparansi, dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Katingan, Deddy Ferras, menegaskan bahwa pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi momentum penting dalam memastikan arah kebijakan fiskal daerah tepat sasaran.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus memberi dampak nyata. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama, namun kita juga membuka ruang bagi program yang memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas layanan publik,” ujarnya di ruang rapat paripurna DPRD Katingan.
Dalam forum tersebut, Badan Anggaran DPRD Katingan juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam setiap tahapan penyusunan dokumen KUA-PPAS.
Menurut mereka, penyusunan anggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dan DPRD terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi roh dalam setiap perencanaan anggaran. Masyarakat berhak merasakan hasil dari kebijakan yang dibuat bersama,” ujar perwakilan Badan Anggaran DPRD.
Selain belanja daerah, pembahasan juga mencakup evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja wajib, serta skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kondisi fiskal Katingan. Hasilnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD 2026.
Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan ke forum teknis lintas sektor hingga penandatanganan nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.
Deddy Ferras menambahkan, sinergi antara pemerintah dan DPRD sangat dibutuhkan agar APBD 2026 dapat dirancang secara efisien, adil, dan berkelanjutan.
“Tujuan akhirnya jelas, memastikan pembangunan di Katingan berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
