KABARKALIMANTAN1, Katingan – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Katingan menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan dan menjadi sumber utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Wahidin, dalam Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu lalu.
Menurut Wahidin, realisasi pendapatan daerah tahun 2024 tercatat sebesar Rp1,585 triliun, dengan komposisi PAD Rp68,168 miliar, pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1,456 triliun, pendapatan transfer antar daerah Rp52,166 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp8,061 miliar.
Sementara itu, total belanja daerah mencapai Rp1,587 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp984,181 miliar, belanja modal Rp374,195 miliar, belanja tak terduga Rp1,605 miliar, dan belanja transfer Rp227,161 miliar, sehingga tercatat defisit sebesar Rp1,945 miliar. Adapun Silpa tahun 2024 mencapai Rp54,678 miliar.
Fraksi Gerindra memberikan tiga catatan penting kepada pemerintah daerah.
Pertama, optimalisasi PAD harus dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kedua, pelaksanaan program pembangunan perlu lebih efektif dan tepat sasaran, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Ketiga, efisiensi penggunaan anggaran perlu terus dijaga agar pembiayaan daerah tidak mengarah pada kegiatan yang kurang produktif.
“Fraksi Gerindra mendorong pemerintah untuk menggali potensi PAD secara maksimal agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat berkurang,” ujar Wahidin.
Meskipun menyampaikan sejumlah catatan strategis, Fraksi Gerindra tetap menyatakan persetujuan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Persetujuan ini kami berikan dengan harapan agar pengelolaan keuangan daerah semakin efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Wahidin.
