KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sugiyarto, menegaskan bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB) sebesar Rp43,8 miliar harus benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap upaya penurunan angka stunting di seluruh kabupaten dan kota di Kalteng.
“Angka stunting di beberapa daerah masih menunjukkan kenaikan, padahal pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran yang cukup besar untuk mendukung program keluarga berencana dan percepatan penurunan stunting,” ujarnya di Palangka Raya, Senin. (18/08/2025)
Sugiyarto menjelaskan, dana yang disalurkan melalui BKKBN itu tersebar di 13 kabupaten dan satu kota. Ia berharap dana tersebut digunakan secara optimal untuk kegiatan edukasi kesehatan reproduksi, peningkatan gizi, pendampingan ibu hamil, serta pemantauan tumbuh kembang balita.
Meski terdapat tren perbaikan di sejumlah daerah, masih ada tujuh kabupaten yang justru mengalami peningkatan kasus. Hal itu, menurutnya, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pendataan dan pemetaan kasus agar penyebab kenaikan bisa segera diketahui dan diatasi.
“Peningkatan ini bukan semata karena program tidak berjalan, tetapi munculnya kasus baru yang belum terpantau sebelumnya. Jadi, perlu perbaikan dalam mekanisme pelaporan dan pendataan di lapangan,” jelasnya.
Legislator asal daerah pemilihan III (Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara) itu menekankan, penanganan stunting tidak bisa hanya fokus pada aspek gizi semata, melainkan juga harus dimulai sejak masa kehamilan melalui pengawasan kesehatan ibu, proses kelahiran, hingga fase tumbuh kembang anak.
Selain itu, ia menilai keberhasilan program penurunan stunting sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, melibatkan dinas kesehatan, pendidikan, serta perangkat desa dan kelurahan.
“Koordinasi antarlembaga sangat penting. Program tidak boleh berhenti di tataran administrasi saja, tapi harus benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama ibu hamil dan balita,” tegasnya.
Sugiyarto juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana BOKB, agar DPRD bersama masyarakat dapat ikut mengawasi dan memastikan dana yang besar itu benar-benar digunakan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Dana sudah tersedia. Sekarang tinggal bagaimana komitmen dalam pengelolaan dan pengawasannya. Kalau dijalankan dengan serius dan tepat sasaran, saya yakin angka stunting di Kalimantan Tengah bisa terus ditekan,” pungkasnya.
