KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya, Kamis (8/5/2025) — Sekretaris Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Sumadi, mengingatkan bahwa kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih mengandalkan pertanian tradisional sebagai sumber pendapatan utama .
Sumadi menyampaikan bahwa pendekatan yang lebih adil sangat dibutuhkan agar kebijakan karhutla tidak hanya berfokus pada sanksi dan larangan.
Ia menekankan perlunya program alternatif berupa insentif dan edukasi kepada petani agar beralih pada teknik pertanian ramah lingkungan yang tetap memberikan hasil ekonomis.
Menurut politisi Golkar ini, langkah preventif terhadap karhutla harus memadukan aspek pelestarian lingkungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi warga.
Masyarakat perlu mendapatkan pendampingan teknis dan insentif agar produksi tetap berjalan tanpa risiko kebakaran lahan.
Ia menyebut bahwa solusi jangka panjang harus dibangun melalui sinergi antara pemerintah, petani, dan lembaga terkait. (adm)
