KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Lilik Retno Cahyadiningsih mengatakan penyediaan air untuk pertanian rakyat harus menjadi prioritas Indonesia demi mencapai swasembada pangan.
“Penyediaan air bagi sistem irigasi eksisting, terutama untuk pertanian rakyat, harus menjadi prioritas. Presiden Prabowo Subianto terus menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada pangan sebagai langkah strategis,” kata Lilik dalam webinar di Jakarta, Senin (16/6).
“Ini agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri di tengah tantangan global sesuai dengan Asta Cita,” ujarnya menambahkan.
Sejalan dengan upaya menuju swasembada pangan tersebut, Lilik mengatakan Kementerian PU memiliki visi melalui penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang andal dan berkelanjutan.
Selain itu, lanjut Lilik, untuk mendukung langkah pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2025 untuk Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan, Kementerian PU juga tengah melaksanakan sejumlah upaya.
Beberapa di antaranya adalah kegiatan dukungan optimasi lahan Kementerian Pertanian dengan target penambahan luas tanam sebesar 665.485 hektare di 14 provinsi.
Ia berharap, kegiatan itu bisa diselesaikan untuk musim tanam dua termasuk optimalisasi jaringan irigasi eksiting melalui pendekatan waterfall fund.
“Kementerian PU juga berkomitmen untuk melakukan peningkatan produktivitas pertanian dengan target capaian pada tahun 2029,” kata Lilik.
Hal itu mencakup persentase luas baku sawah fungsional beririgasi mencapai 62,3 persen; rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk mencapai 16,57 persen; efisiensi pemanfaatan air irigasi mencapai 0,43 dolar AS per meter kubik; luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multi komoditas mencapai 180 ribu hektare; serta jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan mencapai 1,2 juta hektare.
Demi mencapai target-target tersebut, Lilik mengatakan pentingnya sinergi antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, akademisi dan peneliti yang menghadirkan inovasi teknologi konservasi air, sektor swasta sebagai mitra investasi dan inovasi hijau, serta masyarakat, petani, dan komunitas lokal.
“Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Kolaborasi adalah kunci melalui pendekatan integratif, yakni integrated water resources management. Ini menjadi kunci untuk mewujudkan keseimbangan antara konservasi, pemanfaatan, dan pengendalian daya rusak,” ujar Lilik.
Sumber: ANTARA
