KABAR KALIMANTAN1, Banjarmasin – Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) membina dan meningkatkan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) guna mengatasi permukiman kumuh.
Kepala Seksi Penataan Kawasan Permukiman Disperkim Kalsel Rahmatullah dikonfirmasi di Banjarmasin, Kamis (24/4), mengatakan kegiatan meningkatkan peranan dan kapasitas KSM sebagai upaya pemerintah daerah menghadapi tantangan permukiman kumuh.
“Penanganan kawasan kumuh di Kalsel masih menjadi tantang serius untuk membangun hunian yang layak,” kata Rahmatullah.
Rahmatullah menuturkan Disperkim Kalsel berupaya melakukan langkah konkret untuk menangani kawasan kumuh sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, namun belum memberikan dampak dan hasil yang maksimal.
Diungkapkan Rahmatullah, upaya konkret dari Disperkim Kalsel harus melalui pendekatan konvensional dengan kebijakan memberdayakan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Menurut dia, transformasi paradigma pembangunan kawasan permukiman telah bergeser dari sekedar peningkatan infrastruktur menjadi penguatan kemandirian masyarakat.
“Upaya ini sejalan dengan AstaCita untuk memenuhi target RPJMN 2025-2029,” ujar Rahmatullah.
Rahmatullah mengungkapkan permukiman yang layak merupakan hak setiap warganegara sehingga perlu komitmen kolektif dan kolaborasi lintas sektor dengan pemberdayaan sebagai faktor utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Rahmatullah pun mengapresiasi semua elemen yang telah berkontribusi pada kegiatan yang diikuti 30 peserta dari enam kota/kabupaten, meliputi Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Tabalong.
Ia juga mengharapkan para KSM dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk meningkatkan peran serta masyarakat pada penanganan kawasan kumuh demi menciptakan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan di Kalsel.
Sumber: ANTARA
