KABAR KALIMANTAN1, Banjarmasin – Provinsi Kalimantan Selatan termasuk kategori Daerah Informatif pada 2024 berdasarkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebesar 81,21 poin (baik).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel M. Muslim dikonfirmasi di Banjarmasin, Jumat (18/10), mengatakan Provinsi Kalsel masuk kategori Daerah Menuju Informatif pada 2023 dengan IKIP sebesar 72,27 poin (sedang).
Muslim mengungkapkan peningkatan poin IKIP Provinsi Kalsel tersebut berdasarkan hasil pengukuran 10 Informan Ahli Komisi Informasi Pusat yang terdiri atas berbagai unsur, seperti masyarakat umum, akademisi, dunia usaha, dan dunia pendidikan.
Muslim menyebutkan terdapat tiga dimensi yang menjadi penghitungan para Informan Ahli ini Komisi Informasi Pusat, yakni dimensi politik, dimensi hukum, dan dimensi ekonomi.
“Alhamdulillah dari ketiga dimensi tersebut para Informan Ahli memberikan nilai yang positif dan cukup signifikan sehingga membawa nilai IKIP Kalsel naik menjadi kategori baik,” katanya.
Dia mengungkapkan peningkatan IKIP tersebut mengindikasikan iklim keterbukaan informasi di Provinsi Kalsel sudah baik, karena peran dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.
Muslim menjelaskan peningkatan IKIP yang paling menonjol sebagai jaminan keterbukaan informasi publik kepada seluruh kalangan masyarakat untuk mendapatkan informasi publik tanpa ada intimidasi atau halangan dari badan publik.
Diskominfo Provinsi Kalsel selaku instansi pemegang tugas pokok dan fungsi keterbukaan informasi publik berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan nilai IKIP Provinsi Kalsel.
Salah satunya yang dilakukan Diskominfo Provinsi Kalsel, antara lain mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait cara mengakses informasi publik melalui Badan Publik di Pemprov Kalsel maupun 13 kabupaten/kota.
“Semua komponen masyarakat bisa menyebarluaskan informasi tersebut untuk meningkatkan pembangunan di Kalsel,” ucapnya.
Diskominfo Provinsi Kalsel juga berusaha bersinergi dengan berbagai pihak termasuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), pers, akademisi dan komunitas lain untuk membangun keterbukaan informasi publik dengan harapan partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi publik semakin meningkat.
Sumber: ANTARA
