KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan Coaching Clinic Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Hal itu bertujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja masing-masing TPAKD di daerah dalam rangka mempercepat peningkatan akses inklusi keuangan secara menyeluruh kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Deputi Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Mochamad Fajar Purnama menyampaikan, TPAKD dibentuk pada 2016 dengan spirit untuk mendorong pertumbuhan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses inklusi keuangan.
Mengingat berdasarkan penelitian, setiap 1% peningkatan dari indeks literasi dan inklusi keuangan, akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,16%.
Oleh karena itu, saat ini terdapat beberapa progam kerja TPAKD yang telah berjalan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat, antara lain Program KPMR Provinsi Kredit UMKM Berkah Tingkat Provinsi, kredit bunga rendah dan proses cepat.
Program KPMR lainnya seperti Kurda di Kab. Sukamara, Kredit Tabung di Kabupaten Lamandau dan Kredit Mas Basir di Kabupaten Kotawaringin Barat, Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Barat.
Shrimp estate di Kabupaten Sukamara dan food estate jagung di Kabupaten Gunung Mas yang didukung oleh pemberian kredit kepada petani oleh Bank Kalteng.
Agar program kerja TPAKD dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan laporan program kerja yang telah direncanakan melalui SiTPAKD, maka diperlukan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala.
Website SiTPAKD merupakan media monitoring dan evaluasi serta penyampaian informasi perkembangan program TPAKD yang dapat diakses oleh seluruh anggota dan stakeholders TPAKD untuk meningkatkan
OJK Provinsi Kalimantan Tengah juga berharap adanya pemaparan materi dari Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam kegiatan coaching clinic ini akan memberikan gambaran lebih luas terkait program kerja yang dapat disinergikan melalui TPAKD. (tva/IST)
