KABARKALIMANTAN1, Sampit – Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah berhasil meraih Penghargaan Pratama menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
“Kotawaringin Timur meraih kategori Pratama pada malam penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kotawaringin Timur, Imam Subekti di Sampit, Senin(24/7).
Imam menjelaskan, penghargaan yang pertama kali diperoleh ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, dinas atau instansi terkait, sekaligus sebagai bentuk komitmen pemerintah kabupaten dalam upaya mewujudkan Kotawaringin Timur sebagai Kabupaten Layak Anak.
Bupati Halikinnor menegaskan keseriusan pemerintahannya dalam mewujudkan KLA. Bukan sekadar mengejar status sebagai Kota/Kabupaten Layak Anak, tetapi lebih pada keinginan agar daerah ini benar-benar menjadi kota yang layak, aman dan nyaman bagi anak.
“Anggaran yang sebelumnya hanya Rp3,6 miliar, kini ditingkatkan menjadi Rp18 miliar. Ini wujud keseriusan pemerintah daerah menjadikan Kotawaringin Timur sebagai KLA,” tegas Halikinnor.
Oleh karenanya pemerintah daerah tak ragu menggelontorkan anggaran besar untuk mewujudkan KLA, dengan harapan agar semua persyaratan atau kategori dapat terpenuhi.
Sementara itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui siaran persnya menyampaikan, menganugerahi Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2023 kepada 360 Kabupaten/Kota, terdiri dari 19 kategori Utama, 76 kategori Nindya, 130 kategori Madya, dan 135 kategori Pratama.
Penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) pun turut diberikan kepada 14 provinsi yang telah melakukan upaya keras untuk menggerakkan kabupaten/kota di wilayahnya dalam mewujudkan KLA.
Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menyampaikan, Penghargaan KLA tahun ini menunjukkan peningkatan yang cukup tajam di masing-masing kategori dari tahun sebelumnya.
Hal tersebut mencerminkan komitmen dan keseriusan para pemimpin daerah serta pemangku kepentingan lainnya, memastikan terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di wilayah mereka masing-masing. (ANT)
