KABARKALIMANTAN1, Pelaihari – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tanah Laut, Kalimantan Selatan Bambang Kusudarisman mengatakan, saat ini jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah terbentuk sebanyak 124 BUMDes dari 130 desa di kabupaten setempat.
“Saya berharap BUMDes kita dapat bersaing dan maju,” ujar Bambang Kusudarisman pada rapat koordinasi Direktur BUMDes se-Tanah Laut Tahun 2023, di gedung Sarantang Saruntung, Pelaihari, Rabu (12/7).
Menurut dia, dari jumlah tersebut sebanyak 56 BUMDes telah berhasil mendapatkan sertifikat pendirian pendaftaran badan hukum dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Dengan kondisi tersebut, dia berharap, BUMDes semakin berdaya saing dan maju dengan sentuhan sinergi dan kolaborasi dari pemerintah daerah bersama stakeholders lainnya.
Dia juga berharap yang BUMDes belum berbadan hukum agar segera memproses untuk bisa berbadan hukum.
“Dengan status berbadan hukum BUMDes lebih fleksibel mengelola aktifitas usahanya,” tegasnya.
Selain itu, sambung dia, untuk mendapatkan modal dari dana desa, BUMDes aktif menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.
Kerja sama itu baik berupa kontrak kerja sama ataupun permodalan untuk mendorong percepatan tumbuh kembang BUMDes itu sendiri.
Sebelumnya pada kesempatan tersebut telah dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama SKPD Tanah Laut dan lintas sektor terkait dalam pembinaan dan pembangunan BUMDes di daerah tersebut.
Sementara itu ditempat terpisah, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Karlie Hanafi Kalianda berpendapat keberadaan BUMDes diperuntukkan mengatasi permasalahan ekonomi pedesaan terutama lingkup kesejahteraan masyarakat desa.
“BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola Pemdes, dan berbadan hukum. Pemdes dapat mendirikan BUMDes sesuai kebutuhan dan potensi desa setempat Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa,” tambahnya.
Ia menerangkan, peran BUMDes mendukung kemandirian ekonomi desa, yaitu, peran terkait aspek pelayanan berimplikasi terhadap kemandirian ekonomi desa. (ANT)
