KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Ketua Pemenangan Pemilu Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan pertemuan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membicarakan ikut campurnya Presiden Joko Widodo dalam koalisi parpol jelang Pilpres 2024.
Menurutnya, kedua tokoh yang bertemu di Wisma Nusantara lantai 28, Jakarta Pusat itu bersepakat tidak akan membiarkan presiden yang ikut cawe-cawe soal Pilpres.
“Kedua tokoh tadi sepakat, ini tidak boleh dibiarkan. Soalnya bisa mengancam, atau akan menimbulkan dinamika-dimanika yang kadang kadang tidak perlu,” ujar Sugeng dalam konferensi pers bersama tim 8 dan Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).
Ia mengakui hal tersebut sulit dihindari. Namun kedua tokoh tetap menghormati keputusan politik masing-masing.
“Termasuk, mohon maaf kita sebut dalam hal ini Pak Luhut menghormati apa yang sudah diputuskan Pak Surya. Dalam hal ini Nasdem, konteks kontestasi, sekaligus menyangkut Pak Anies. Itu eksplisitnya seperti itu,” tuturnya.
Selain itu, Sugeng juga mengatakan kedua tokoh itu ingin menciptakan situasi yang kondusif dalam kompetisi Pilpres 2024 agar lebih jujur dan adil.
“Kenapa tadi saling mengingatkan, mohon maaf kalau kayak gini. Ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image. Misalnya, pemerintah atau presiden berpihak kepada calon tertentu. Itu seyogyanya dihapuskan,” kata dia.
KPP yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres, meminta Presiden Joko Widodo bersikap netral di Pilpres 2024.
Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman mengatakan Jokowi perlu bersikap netral selaku kepala negara. “Salah satu bahasan kami, berharap Pak Jokowi dengan kenegarawanannya bisa bersikap netral, agar kepemimpinan ke depan lahir dari kompetisi yang fair,” ucapnya, Jumat (5/5).
Koalisi pendukung Anies yang terdiri dari Nasdem, Demokrat dan PKS, juga berharap semua penyelenggara pemilu, serta aparatur negara netral dalam Pemilu 2024.
Jangan sampai ada pemaksaan atau intimidasi di hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. “Kemudian, tidak ada intimidasi sehingga masyarakat bisa memilih dengan merdeka,” kata dia.
Bantahan Jokowi
Presiden Jokowi sendiri membantah telah ikut campur urusan pencapresan lantaran kerap berdiskusi dengan partai-partai politik. Salah satunya saat mengundang ketua umum partai-partai politik di Istana pada Selasa lalu (2/5).
Jokowi lalu menepis kritik yang menyebut dirinya cawe-cawe atau ikut campur urusan partai politik menentukan calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024.
Jokowi mengatakan, pertemuan dengan petinggi-petinggi partai politik sebatas diskusi. Termasuk saat mengumpulkan pejabat teras partai politik di Istana beberapa hari lalu.
Jokowi menjelaskan bahwa dirinya adalah tokoh politik. Oleh karena itu, lazim jika berdiskusi dengan ketua-ketua umum partai politik.
“Bukan cawe-cawe, wong itu diskusi saja kok cawe-cawe. Diskusi,” kata Jokowi di Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).
Jokowi telah menepis bahwa dirinya cawe-cawe atau ikut campur urusan partai politik menentukan koalisi di Pilpres 2024.
Jokowi menegaskan statusnya bukan hanya kepala negara, melainkan juga pejabat politik. Oleh karena itu dia merasa wajar jika berdiskusi dengan partai-partai politik. “Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik,” ujarnya.
Jokowi juga menganggap tidak ada aturan yang dilanggar ketika mengumpulkan ketua-ketua umum partai politik di Istana.
Ia menegaskan bahwa dirinya adalah politikus, sehingga diskusi dengan partai politik lazim dilakukan. Namun, ia memastikan urusan capres dan cawapres merupakan urusan parpol. “Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada,” kata dia.
Di lini masa berbagai media sosial netizen pun banyak yang mengupas rencana dan tujuan Jokowi dan rezimnya agar menang di Pilpres 2024, dengan cara apapun. Jokowi juga dinilai asal saja dalam bicara. Berikut di antaranya:
@rini_sundxxx79: “Repot kalau yang bicara orang yang nggak bisa dipegang ucapannya. Nggak cawe-cawe, tapi membidani dan mengarahkan. Sama saja.
@ABD1975_ : ”Dulu ngomong keluarganya tak berpolitik, sekarang anak dan mantu ikut berpolitik. Di Solo, Medan, kini mau ke Depok. Belum lagi ipar yang di MK.”
@LausxxxNapitu90 : ” Adik ipar pun disiapkn utk jga gwang di MK. Smua orng kn bs mmbaca. Kalo nnti trjdi gugatan hsil KPU yg skrg sdh bocor brpihak, nnti larinya ke MK, adik ipar,”
@SintonPRXX : “Jangan terlalu memojokkan Pak JKW dong. Dia kan politisi juga, bolehlah ketemu ketum parpol. Kan nggak dilarang itu.”
@budi_xxAN : “Saya rasa presiden kurang bisa menempatkan diri. Tapi saya maklum, kapasitasnya memang tidak segitu. Beliau hanya petugas partai. Dimaklumi. Sayangnya jadi tidak netral. Mirip presiden pertama, tidak netral ke partai-partai Islam sebab condong ke partai pembantai. Ironisnya, sekarang negara harus minta maaf. Rezim kacau sekrang.”
