KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengungkap peran dan restunya dalam pembentukan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digawangi Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Pilpres 2024.
Jokowi membantah, ia tak pernah menyuruh siapa pun untuk membangun koalisi. Namun, ketua umum partai sering kali meminta restu saat hendak berkoalisi.
“Waktu itu Cak Imin menyampaikan, ‘Pak, gimana kalau saya sama Gerindra?’ Ya saya kira baik-baik saja,” ucap Jokowi di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4).
Jokowi menambahkan, “Saya menyambungkan ke Pak Prabowo, ‘Pak Prabowo, ini kelihatannya Cak Imin ingin gandengan dengan Bapak.”
Jokowi mengaku hanya menyambungkan komunikasi antara Cak Imin dengan Prabowo. Tiba-tiba, keduanya mendeklarasikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Hal serupa juga terjadi di Koalisi Indonesia Bersatu. Jokowi menyebut ia dimintai pendapat mengenai rencana koalisi Golkar, PAN, dan PPP. “Baru datang ke saya, ‘Pak, mohon restu ya.’ Saya ditanya, ya saya setuju,” ucap Jokowi.
Jokowi berkata hanya memberi restu ketika diminta. Namun, ia heran para ketua umum sering mengklaim koalisi terbentuk atas restu presiden.
3 Koalisi di Kabinet Jokowi
Menjelang Pilpres 2024, partai-partai di koalisi Jokowi mulai membentuk koalisi sendiri-sendiri. Pada 12 Mei 2022, Partai Golkar menyatakan berkoalisi dengan PAN dan PPP. Ke-3 partai pendukung Jokowi itu mendeklarasikan pendirian Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Hingga saat ini, KIB belum mendeklarasikan capres dan cawapres. Beberapa nama yang masuk bursa capres KIB adalah Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Mardiono, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir.
“Tapi poinnya, kami semakin solid, kompak, satu hati, satu pemikiran. Insya Allah kami satu pilihan di bawah komando Bapak Presiden,” kata Zulhas dalam acara yang digelar Minggu (2/4).
Koalisi lainnya di barisan Jokowi adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Koalisi ini didirikan Partai Gerindra dan PKB pada 13 Agustus 2022. Koalisi itu berkomitmen memenangkan Prabowo Subianto di 2024. Namun, KKIR belum menentukan cawapres hingga saat ini.
PKB beberapa kali menggaungkan Cak Imin sebagai cawapres. Ada pula wacana menjadikan Ganjar Pranowo sebagai cawapres Prabowo. Namun, opsi-opsi itu baru sekadar wacana di publik.
Koalisi ke-3 adalah Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) yang dimotori Partai Nasdem. Nama Capres pun sudah dideklarasikan pada 3 Oktober 2022, yakni Anies Baswedan.
Nasdem menggandeng 2 partai oposisi, Demokrat dan PKS ke dalam koalisi itu. Belum ada nama cawapres pendamping Anies hingga saat ini. Sejumlah nama masuk bursa tersebut, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Khofifah Indar Parawansa, dan Salim Segaf Al-Jufri.
Undangan ke PDIP
Terkait absennya PDIP di acara koalisi besar, Jokowi memastikan semua ketua umum partai pendukung pemerintah telah diundang. Ia tak tahu kenapa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tak hadir.
“Oh, diundang kok. Yang mengundang adalah ketua PAN, Bapak Zulkifli Hasan,” kata Jokowi di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4).
Zulhas sendiri menambahkan pernyataan Jokowi, “Memang ini forum ketua umum, Nasdem dan PDIP sedang ke luar negeri.”
Namun Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali membantah, sebab partainya tak diundang. Tapi ia bisa mengerti, sebab Nasdem sudah membentuk Koalisi Perubahan, mengusung Anies Baswedan. Nama Anies tak masuk dalam rencana koalisi besar.
“Hari ini mungkin mereka sedang merancang koalisi besar mau menggabungkan koalisi yang ada. Karena Nasdem sudah punya koalisi, wajar tidak diikutkan,” kata Ali.
Kubu PDIP sepakat bungkam. Mereka tak mau berkomentar sebelum mendapat arahan dari para petinggi, utamanya Megawati dan Sekjen PDIP, Hasto Kristyanto.
Namun sumber redaksi di lingkar dalam partai berlogo banteng itu menyebut, mereka gerah namun menunggu instruksi pimpinan sebelum mengambil keputusan.
“Yang jelas, gerahlah. Bukan takut, hanya heran, untuk pembentukan koalisi seperti ini presiden ikut masuk terlalu dalam. Semestinya banyak pertimbangan. Banyak konstelasi politik, yang jika salah membuat keputusan, implikasinya bermacam-macam,” ujar sumber yang tak mau disebut namanya.
“Bagi PDIP, untuk ikut bergabung tentu gengsi, toh kami bisa mengusung calon sendiri. Selanjutnya, tunggulah. Kami akan rapat dalam waktu dekat. Bukan untuk mengurusi koalisi besar atau apapun, tapi soal program PDIP ke depan.”
